Kepulauan Meranti

Deadline 30 April 2020 Ini, 56 Pejabat Di Kepulauan Meranti Riau Diminta Segera Laporkan LHKPN

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengingatkan batas waktu penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2019 oleh KPK terakhir 30 April 2020

Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
PERINGATAN! Tunjangan Pejabat yang Belum Isi LHKPN akan Dipotong, Ini Kata Gubernur Riau Syamsuar 

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Hingga saat ini masih banyak pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang belum melaporkan harta kekayaannya. Terkait hal tersebut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Meranti mengungkapkan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan memperpanjang batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Dari informasi yang kami terima tidak ada perpanjangan waktu seperti sebelumnya," ungkap Sekretaris BKD Bakharuddin Selasa (28/4/2020).

Informasi tersebut diterima melalui Surat Edaran KPK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahunan (Periodik) Tahun Laporan 2019.

"Batas waktu penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2019 diperpanjang dari semula paling lambat tanggal 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020. Jadi tak ada lagi batas waktu perpanjangan tambahan," ujar Bakharuddin.

Khawatir Stok Menipis, Gugus Tugas Covid-19 Meranti Beri Sinyal Bakal Kekurangan Alat Rapid Test

Pemkab Meranti Gamang, Penyaluran Bantuan Masih Tumpang Tindih

Diakui Bakharruddin walaupun sudah diperpanjang, dikatakannya dari 250 pejabat eselon II dan III yang tersebar di Kepulauan Meranti, sebanyak 56 orang diantaranya belum memenuhi perintah tersebut, alias belum patuh.

Padahal menurutnya 90 pejabat terkait telah memiliki akun aplikasi e-LHKPN. Begitu juga dengan pejabat yang baru mendaftar. Hingga saat ini belum ada laporan keluhan, jika memang terdapat kendala.

Bahkan aplikasi e-LHKPN saat ini dapat berfungsi dengan baik serta dapat diakses secara normal. Dengan demikian, Ia menilai tidak ada alasan bagi pejabat yang belum patuh.

Menyikapi hal itu mereka telah menerbitkan dan menyebarkan surat pemberitahuan tertulis ke seluruh pejabat terkait. Selain itu juga telah melakukan himbauan secara lisan dan pesan singkat melalui pesan elektronik.

Dengan begitu, jika dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak juga ditanggapi, maka Pemda Meranti melalui BKD Kabupaten Kepulauan Meranti telah mempersiapkan sanksi kepada mereka yang tidak patuh. Pemberian sanksi tertuang dalam Perbup nomor II tahun 2019.

"Dalam perbup jelas, setiap pejabat yang tidak patuh akan diberikan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama selama setahun," ujarnya.

Ditambahkannya bahwa saat ini pihaknya juga tengah mengontak pejabat yang belum melaporkan. "Kita sedang ngontak yang bersangkutan untuk segera dapat mengisi menjelang batas akhir tanggal 30 April lusa," pungkasnya. (tribunpekanbaru.com/ Teddy Tarigan)

Penulis: Teddy Tarigan
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved