Breaking News:

Update Virus Corona di Riau

Gubernur Riau Syamsuar GERAM Ada Orang Kaya dan Dokter & ASN Masuk Daftar Penerima Bantuan Covid-19

"Iya, kemarin mendapat cerita dari kepala Dinas Sosial Riau seperti itu, katanya ada orang kaya juga masuk data penerima bantuan," kata Syamsuar

Editor: Nolpitos Hendri
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Gubernur Riau Syamsuar GERAM Ada Orang Kaya dan Dokter & ASN Masuk Daftar Penerima Bantuan Covid-19 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar geram hingga ia hendak menempeli rumah orang kaya yang masuk daftar penerima bantuan Covid-19 itu dengan stiker bertuliskan pemilik rumah warga miskin.

Gubernur Riau Syamsuar merasa geram saat mendapat kabar ada masyarakat yang ekonominnya mapan dan kaya masuk dalam daftar penerima bantuan sosial Covid-19 dari Pemrintah.

Gubri mengaku sudah mendapatkan laporan terkait temuan tersebut dari bawahnya.

"Iya, kemarin mendapat cerita dari kepala Dinas Sosial Riau seperti itu, katanya ada orang kaya juga masuk data penerima bantuan," kata Syamsuar, Kamis (30/4/2020).

Namun sayang Gubri mengaku terlambat mendapat informasi tersebut.

Jika informasi tersebut cepat didapatkan Gubri mengaku tidak segan-segan untuk menempel rumah orang kaya tersebut dengan sticker bertuliskan pemilik rumah warga miskin.

"Harusnya kalau seperti itu cepat beritahu kami, biar kami tempel di rumahnya warga miskin. Cuma saya tidak dikasih tahu saat kejadian, kalau dikasih tahu saya dengan pak Edy Nasution (Wagubri) bergerak ke rumah orang-orang yang tak patut di masuk data penerima bantuan," katanya.

Tidak hanya itu, Gubri juga mengaku mendapatkan laporan penerima bantuan tersebut ternyata memiliki penghasilan hingga Rp 20 juta per bulannya.

Bahkan ada juga penerima bantuan ini yang berprofesi sebagai pegawai dan dokter.

"Bergaji Rp 20 juta masuk data penerima, ada pegawai juga, dokter juga terdata, ini kan tak benar," ujarnya.

Dengan adanya temuan ini pihaknya meminta kepada seluruh dinas dan instasi terkait baik provinsi maupun kabupaten kota agar lebih teliti lagi dalam menetapkan penerima bantuan sosial.

Sebab jika salah memasukkan nama, bisa berakibat fatal.

Karena ada warga miskin yang menunggu bantuan tersebut ternyata tidak dapat dan justru bantuan diterima oleh masyarakat mampu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa harus menunggu uluran tangan dari pemerintah.

"KPK juga sudah memberikan arahan kepada kami kemarin, bahwa yang berkenaan dengan pendataan ini, kalau salah datanya, maka penjara jodohnya. Makanya data penerima bantuan dampak Covid-19 harus tepat saran, orang yang patut menerima karena terdampak. Jadi tidak bisa semua orang menerima bantuan," katanya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved