Ditolak Warga Miskin di NTT, Sembako Bantuan Wabah Corona Jadi Rebutan ASN dan Orang Kaya di Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM - Seorang warga miskin di Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak bantuan sembako dari pemerintah.

Sosok Salomi Malaka mendadak menjadi perbincangan lantaran bersikeras menolak bantuan sembako dari pemerintah.

Seorang ibu asal Kabupaten Alor, NTT itu menolak bantuan sembako dari pemerintah pusat lantaran merasa bisa mencari makan sendiri.

Dari video yang viral di media sosial, tampak Salomi kekeh tidak mau menerima bantuan karena ingin berusaha sendiri.

Salomi lantas kembali menjelaskan kepada petugas bahwa dia tidak mau makan makanan yang gratis.

Koordinator Daerah Kabupaten Alor untuk Program Sembako, Nazamuddin Syain mengatakan, Salomi memang menolak sembako yang rencananya akan diberikan.

Salomi masuk kategori keluarga miskin di Kabupaten Alor.

Nazzamudin menjelaskan, awalnya dia bersama perangkat Desa Lembur, tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Alor Tengah Utara, pendamping PKH Alor Tengah Utara, dan juga petugas Bansos dari Bank BRI, mendatangi kediaman Salomi.

Kedatangan mereka untuk mendistribusikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Lembur.

Program KKS diberikan dalam bentuk bantuan sembako dari pemerintah melalui Kementerian Sosial RI.

Dari sekian banyak nama yang ada, beberapa orang tidak hadir untuk mengambil KKS, termasuk Salomi.

"Akhirnya kami datang dan bertemu dengan Ibu Salomi untuk memberikan penjelasan secara langsung terkait program sembako di tengah pandemi Covid-19," jelas Nazamuddin.

"Kami sempat memaksakan beliau untuk memanfaatkan bantuan ini. Namun, beliau secara tegas tetap menolak," sambungnya.

Akhirnya para petugas hanya bisa memberikan masker untuk Salomi agar digunakan ketika berkebun atau keluar rumah untuk belanja kebutuhan pokok.

Bantuan khusus warga miskin jadi rebutan orang kaya di Riau

Bertolak belakang di Riau. Bantuan sembako untuk warga miskin yang terdampak wabah Virus Corona malah menjadi rebutan bagi para ASN dan orang kaya di Riau. 

Tak tanggung-tanggung, mereka yang turut rebutan bantuan untuk si miskin memiliki penghasilan Rp20 juta per bulan.

Keserakahan kalangan ASN dan orang kaya di Riau pun membuat geram Gubernur Riau Syamsuar.

Gubri mengaku sudah mendapatkan laporan terkait temuan tersebut dari bawahnya.

"Iya, kemarin mendapat cerita dari kepala Dinas Sosial Riau seperti itu, katanya ada orang kaya juga masuk data penerima bantuan," kata Syamsuar, Kamis (30/4/2020).

Namun sayang Gubri mengaku terlambat mendapat informasi tersebut.

Jika informasi tersebut cepat didapatkan Gubri mengaku tidak segan-segan untuk menempel rumah orang kaya tersebut dengan sticker bertuliskan pemilik rumah warga miskin.

"Harusnya kalau seperti itu cepat beritahu kami, biar kami tempel di rumahnya warga miskin. Cuma saya tidak dikasih tahu saat kejadian, kalau dikasih tahu saya dengan pak Edy Nasution (Wagubri) bergerak ke rumah orang-orang yang tak patut di masuk data penerima bantuan," katanya.

Bahkan ada juga penerima bantuan ini yang berprofesi sebagai pegawai dan dokter.

"Bergaji Rp 20 juta masuk data penerima, ada pegawai juga, dokter juga terdata, ini kan tak benar," ujarnya.

Dengan adanya temuan ini pihaknya meminta kepada seluruh dinas dan instasi terkait baik provinsi maupun kabupaten kota agar lebih teliti lagi dalam menetapkan penerima bantuan sosial.

Sebab jika salah memasukkan nama, bisa berakibat fatal.

Karena ada warga miskin yang menunggu bantuan tersebut ternyata tidak dapat dan justru bantuan diterima oleh masyarakat mampu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa harus menunggu uluran tangan dari pemerintah.

"KPK juga sudah memberikan arahan kepada kami kemarin, bahwa yang berkenaan dengan pendataan ini, kalau salah datanya, maka penjara jodohnya. Makanya data penerima bantuan dampak Covid-19 harus tepat saran, orang yang patut menerima karena terdampak. Jadi tidak bisa semua orang menerima bantuan," katanya.

Terungkap saat didata ulang

Sebelumnya, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagrin) Kuansing mengembalikan data penerima bantuan sosial (Bansos) akibat pandemi covid-19.

Data tersebut dipasok dari desa dan diteruskan ke kecamatan dan bermuara ke Diskopdagrin.

Data tersebut berisi keluar miskin dan keluarga yang terdampak ekonomi akibat covid-19 dimana totalnya sebanyak 38.101 KK penerima.

Diskopdagrin memang ditugasi mendata ini.

Pihaknya meminta data tersebut diverifikasi ulang sebab masih ada warga yang tak seharusnya mendapatkan justru mendapat.

"Ada orang kaya masih dapat. Tidak perlu saya sebut namanya. Ada yang pensiunan PNS dapat. Padahal istrinya masih aktif PNS," kata Kepala Diskopdagrin, Azwar.

Selain di Kuansing, bantuan sosial bagi masyarakat di Kota Pekanbaru juga sempat ada temuan orang kaya yang ikut mendaftar sebagai calon penerima bantuan sosial. Tim sempat mendapati laporan tersebut.

(*)