Breaking News:

Karhutla

Kejari Pelalawan Riau Nyatakan Banding Atas Putusan Manager Estate PT SSS dalam Perkara Karhutla

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan Riau menyatakan banding terhadap putusan majelis hakim atas kasus Kebakaran Hutan

TRIBUN PEKANBARU / JOHANES WOWOR TANJUNG
Suasana Sidang Karhutla PT SSS belum lama ini. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan Riau menyatakan banding terhadap putusan majelis hakim atas kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) PT Sumber Sawit Sejahterag (SSS) dengan terdakwa perseorang pada Kamis (24/4/2020) lalu.

Terdakwa perseorangan yakni Pelaksana tugas (Plt) Estate Manager PT SSS, Alwi Omni Harahap divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan dengan hukuman pidana penjara 2 tahun dan 2 bulan. Kemudian dijatuhi pidana denda sebesar Rp 2 Miliar rupiah dengan subsidair tiga bulan kurungan. Vonis dibacakan majelis hakim pada 23 April malam lalu yang diketuai Bambang Setyawan SH MH didampingi Nurrahmi SH MH dan Djoko Suciptanto SH MH sebagai hakim anggota.

"Kita menyampaikan pernyataan banding ke PN Pelalawan atas putusan terdakwa Alwi dalam kasus karhutla PT SSS," terang Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Pelalwan, Agus Kurniawan SH MH, kepada tribunpekanbaru.com, Minggu (10/5/2020).

Agus Kurniawan menyebutkan, alasan jaksa mengajukan banding yakni melihat berat ringannya pidan atau strafmaat. Putusan itu masih dibawag 2/3 dari tuntutan jaksa, diman JPU menuntut terdakwa Alwi Omni Harahap dengan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan serta pidana sebesar Rp 3 M dengan subsidair 6 bulan kurungan.

Selain itu, kata Agus, perkara Karhutla yang menjadi atensi secara nasional. Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan cukup luas akibat kebakaran yang terjadi diatas lahan PT SSS.

"Makanya sesuai SOP, kami harus banding. Saat ini kita sedang menyusun memory banding," tambah Agus.

Penasihat hukum Alwi Omni Harapan, H Makfuzat Zein SH MH menyebutkan, jika JPU menyatakan banding berarti pihaknya sebagai termohon atas banding tersebut. Sebagi termohon pihaknya memiliki tanggungjawab untuk menyusun kontra memory banding.

"Kita akan susun pembelaan dalam kontra memory banding nanti dalam perkara klien kami," terang Makfuzat Zein saat dikonfirmasi.

Ia mengaku belum menerima salinan lengkap atas vonis kliennya, mungkin diakibatkan birokrasi di pengadilan. Namun petikan putusan yang diterima sudah mengakomodasi seluruh vonis dan bisa dijadikan bahan menyusun kontra memory banding.

( Tribunpekanbaru.com / Johannes Wowor Tanjung ) 

Penulis: johanes
Editor: Ilham Yafiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved