Kampar
Pendataan Penerima BLT Dana Desa Tak Mudah Dilakukan Para Aparat Desa, APDESI : Ada Tarik Ulur
Menurut Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesai (APDESI), Jonnedi, pendataan masyarakat penerima bantuan BLT DD terdapat unsur tarik ulur
Penulis: Ikhwanul Rubby | Editor: CandraDani
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto sempat menegaskan kepada para kepala desa agar tidak main-main dalam pendataan masyarakat desa penerima bantuan BLT Dana Desa.
Para kepala desa di Kampar diminta agar selektif, sehingga saat pemberian bantuan tidak ada lagi masyarakat yang berhak menerima tidak mendapat bantuan.
Meski ada pesan tersebut, pendataan para penerima bantuan tidak mudah dilakukan oleh para kepala desa di Kampar. Hal ini karena tarik ulur dalam pembahasan di tengah masyarakat desa.
Menurut Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesai (APDESI), Jonnedi, Senin (18/5), dalam pendataan masyarakat penerima bantuan BLT DD banyak tantangan yang harus dihadapi para kepala desa.
Ia menilai sah saja Bupati Kampar tegas menyampaikan terkait pendataan penerima bantuan tersebut, tetapi perlu juga di pahami kesulitan perangkat desa.
• Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto : Penerapan PSBB di Kampar Kalau Masyarakat Siap
• Antisipasi Corona, Bupati Kampar Cek Kesiapan Puskesmas Tapung jalan Petapahan- Suram
Menurutnya tarik ulur saat pembahasan menjadi salah satu tantanngan.
Hal itu karena soal bantuan ini banyak pihak merasa yang paling membutuhkan menerima bantuan.
Selain itu informasi tentang BLT Dana Desa yang tidak seutuhnya sampai ke masyarakat membuat pendataan juga sulit.
Karena banyak masyarakat berfikir bahwa semua masyarakat desa berhak menerima BLT Dana Desa sehingga berujung konflik ditengah masyarakat.
Jon mengatakan berdasarkan aturan BLT DD ini diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19 diluar dari penerima bantuan PKH dan BLT Kemensos.
