Wacana Relaksasi PSBB Bakal Picu Penambahan Beban Tenaga Medis Dalam Menangani Pandemi Covid-19

TRIBUNPEKANBARU.COM- Wahana lingkungan hidup Indonesia ( Walhi) menilai wacana merelaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dapat memicu penambahan beban bagi tenaga medis yang tengah menangani pasien Covid-19.

"Keputusan untuk melonggarkan tanpa tes yang cukup sama saja menambah beban bagi kapasitas medis lokal maupun pusat," ujar Kepala Desk Politik Walhi Khalisa Khalid dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (18/5/2020).

Khalisa mengungkapkan sejauh ini angka tes Covid-19 di Indonesia masih di bawah rata-rata apabila dibandingkan negara-negara di ASEAN.

Tingkat tes di Indonesia adalah 628 per 1 juta penduduk. Angka tersebut masih jauh di bawah negara tetangga. Misalnya, Singapura yang rata-rata 30.000 per satu juta penduduk dan Malaysia yang mencapai 7.500 per 1 juta penduduk.

• PSBB di Kota Pekanbaru Terlalu Longgar, Wakil Ketua DPRD Ini Kritisi Ramainya Pusat Perbelanjaan

• Hari Keempat PSBB di Pelalawan, Begini Kondisi Aktivitas Masyarakat dan Tempat Usaha yang Beroperasi

Kondisi tersebut juga diperparah dengan belum siapnya sejumlah provinsi untuk memiliki laboratorium dan tenaga untuk melakukan pengetesan.

"Rendahnya rasio pengetesan ini bisa menyulitkan kita untuk memeriksa apakah sebetulnya sudah melewati titik puncak pandemi atau belum secara nasional," katanya.

Khalisa menyatakan pemerintah juga patut memperhatikan tingkat kedisiplinan masyarakat di sebuah daerah yang menerapkan PSBB.

Menurutnya, tingkat kedisiplinan dan pelaksanaannya di tiap daerah bervariasi. Termasuk adanya perbedaan waktu pelaksanaan seperti DKI Jakarta yang sudah mulai lebih dulu.

Tak hanya itu, lanjut Khalisa, buka tutupnya kebijakan transportasi publik turut memberi andil akan perbedaan kualitas PSBB di berbagai daerah.

Oleh karena itu, tak bisa menyamakan situasi Indonesia dengan negara-negara lain yang sudah jauh lebih dulu menerapkan PSBB dengan disiplin.

"Berdasarkan alasan tersebut, kami menolak pelonggaran PSBB dan kembali mendesak pemerintah untuk tetap melakukan tes masif dan tracing yang agresif, sembari meningkatkan dukungan sosial ekonomi bagi warga yang terdampak Covid-19," tegasnya.

• VIDEO: PSBB Dilaksanakan di 6 Kabupaten dan Kota di Riau, Kapolda Sebut 3 Hal Ini Jadi Fokus Utama

Diberitakan sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan untuk membuat simulasi terkait pelonggaran PSBB.

"Bapak Presiden telah berikan instruksi kepada Gugus Tugas untuk menyiapkan suatu simulasi agar apabila kita melakukan langkah-langkah pelonggaran (PSBB), maka tahapan-tahapannya harus jelas," kata Doni dalam video conference, Selasa (12/5/2020).

Tahapan pertama yakni prakondisi atau sosialiasi. Nantinya, pemerintah akan melibatkan akademis, epidemiolog, kesehatan masyatakat, sosiolog, serta pakar komunikasi publik untuk melakukan sebuah kajian.

Kedua, yaitu kapan waktu yang tepat pelonggaran PSBB diterapkan. Itu bergantung pada 4 kriteria. Pertama, apabila kurva kasus corona di suatu daerah sudah melandai.