ELSAM: Data DPT Dijual Bebas, Besarnya Risiko Eksploitasi Data Pribadi

sebuah akun pemantauan dan pencegahan kebocoran data asal Israel, menyebutkan adanya penjualan 2 juta data pemilih dari KPU

hackronomicon.com
ELSAM: Data DPT Dijual Bebas, Besarnya Risiko Eksploitasi Data Pribadi. Foto Ilustrasi pencurian data. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar melalui rilisnya kepada Tribunpekanbaru.com menyebutkan, melalui akun Twitter underthebreach, sebuah akun pemantauan dan pencegahan kebocoran data asal Israel, menyebutkan adanya penjualan 2 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia di sebuah situs forum hacker.

Tidak hanya 2 juta, penjual meyakinkan ia memiliki 200 juta data penduduk yang terdiri dari nama lengkap, alamat, nomor identitas, tanggal lahir, umur, status kewarganegaraan, dan jenis kelamin.

Meskipun perwakilan dari KPU menyebutkan bahwa data pemilih Pemilu 2014 tersebut masuk dalam kategori data terbuka menurut hukum Indonesia, tetapi justru sangat besar risiko dan potensi penyalahgunaannya.

Pengalaman penyelenggaraan pemilu di banyak negara, meperlihatkan perdebatan tak-berkesudahan perihal status daftar pemiilih atau electoral rolls, mengingat sifat dualistik dari data ini.

Pada satu sisi daftar pemilih merupakan data terbuka, yang bisa diakses oleh siapa pun, guna menjamin pelaksanaan pemilu yang fair dan akuntabel.

Akan tetapi pada sisi lain, data-data ini juga mengandung konten data pribadi, yang tunduk pada sejumlah prinsip perlindungan data pribadi.

Kandungan itu pula yang menjadi pemicu keinginan besar partai politik atau politisi untuk bisa mengakses secara utuh daftar pemilih tetap, yang di dalamnya tersedia nama, usia, dan alamat pemilih.

Namun dikarenakan status dualistiknya, terhadap data pemilih telah diterapkan prinsip “terbuka pengawasan dari publik, dengan sejumlah pengecualian” (open to inspection by general public with limited exception).

Problemnya di Indonesia, terdapat kontradiksi antara UU Pemilu dengan UU Adminduk, maupun prinsip-prinsip perlindungan data secara umum.

Lebih jauh, ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU Pemilu menyebutkan, pemutakhiran data pemilih dilakukan setiap enam bulan sekali, dengan mengacu pada data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah kepada penyelenggara Pemilu.

Halaman
1234
Penulis: pitos punjadi
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved