Serikat Pekerja Dunkin Donuts Unjuk Rasa Saat PSBB Soal Surat Edaran THR, Minta Menaker Mundur

Padahal Surat Edaran itu jauh di bawah Undang Undang. Menteri Ketenagakerjaan kok kebijakannya merugikan pekerja? Mending mundur saja

Tribun Pekanbaru/Kompas.com/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Serikat Pekerja Dunkin Donuts Unjuk Rasa Saat PSBB Soal Surat Edaran THR, Minta Menaker Mundur 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -  Presiden DPP Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia Mirah Sumirat SE dan Sekretaris Jenderal Sabda Pranawa Djati SH melalui rilisnya kepada Tribunpekanbaru.com menyampaikan, Serikat Pekerja Dunkin Donuts yang merupakan anggota ASPEK Indonesia, hari ini Jumat, 22 Mei 2020, menggelar aksi unjuk rasa di kantor pusat Dunkin Donuts di Jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat.

Aksi yang digelar tidak kurang dari 200 anggota, di saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini, terpaksa dilakukan untuk menuntut pembayaran upah dan tunjangan hari raya (THR) yang sampai Jumat ini tidak juga dibayarkan oleh perusahaan.

Aksi ini terpaksa kami lakukan karena manajemen Dunkin Donuts secara sepihak tidak membayarkan THR dan upah secara tepat waktu.

Sementara para pekerja dan keluarganya sangat membutuhkan THR tersebut untuk menyambung hidup di masa PSBB akibat pandemi Covid 19.

Lebaran tinggal dua hari lagi, anak istri para pekerja berharap bisa mendapatkan THR sebelum lebaran, namun perusahaan tanpa empati justru secara sepihak menunda pembayaran THR dan upah pekerjanya!

Demikian disampaikan Sabda Pranawa Djati, SH, Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia kepada media di lokasi aksi unjuk rasa.

Sabda mengungkapkan, kondisi ini terjadi karena adanya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

SE Menaker soal THR ini telah menimbulkan korban di kalangan pekerja karena perusahaan justru memanfaatkan SE Menaker ini untuk "ngemplang THR" tanpa melalui kesepakatan dengan pekerjanya.

SE Menaker tentang THR hanya berpihak pada kepentingan pengusaha.

Di satu sisi SE Menaker tersebut ditujukan kepada Gubernur untuk memastikan perusahaan agar membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman
123
Penulis: pitos punjadi
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved