Breaking News:

Petahana Dilarang Manfaatkan Bansos untuk Kepentingan Pilkada, Mendagri Sudah Terbitkan Surat Edaran

Mendagri Tito Karnavian menerbitkan SE 18 Mei 2020 yang melarang petahana untuk menyalurkan Bansos selama masa proses pelaksanaan Pilkada

Editor: CandraDani
TRIBUN PEKANBARU / THEO RIZKY
Sejumlah warga mendatangi Kantor Pos Jalan Sudirman Pekanbaru untuk mengambil Bantuan Sosial Tunai Tahun 2020 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Selasa (12/5/2020). 

TRIBUNPEKANBARU.COM- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran pada 18 Mei 2020 terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dalam Surat Edaran tersebut, kepala daerah yang akan kembali mengikuti Pilkada 2020 tidak diizinkan menggunakan dana bantuan sosial (Bansos) sebagai modal atau alat politik.

"Mengenai bansos tidak digunakan oleh incumbent untuk politik, kami sudah keluarkan surat edaran tentang masalah validasi data dan lain-lainnya, termasuk bansos tidak boleh digunakan untuk Pilkada, ini surat edaran 18 Mei 2020," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II secara virtual, Rabu (27/5/2020).

Tito mengatakan, petahana yang diketahui melanggar Surat Edaran tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah.

Gawat Bansos Covid-19 Dipolitisasi, Bawaslu Temukan Kasus di 23 Kabupaten dan Kota, Termasuk Riau?

Pandemi Corona dan Tahapan Pilkada Belum Jelas, Sosialisasi Bapaslon di Kuansing Riau Jalan Terus

"Kalau dilanggar, kami akan gunakan UU nomor 23 tahun 2014 itu dari Mendagri dapat lakukan teguran atau sanksi ketika ada aturan yang dilanggar," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II dari Fraksi PDI-P Johan Budi mengatakan, aturan tersebut tak cukup untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Sebab, ia menduga, akan ada kepala daerah atau pihak petahana di Pilkada yang nantinya akan menggunakan cara-cara terselubung untuk menggunakan dana bansos saat Pilkada.

"Bagaimana cara kita antisipasi penggunaan dana bansos secara terselubung, kalau tidak terang-terangan banyak yang bisa mengakali ini, bagaimana ada mekanisme lain yang kira-kira bisa menyaring bahwa dana bansos tidak digunakan dengan cara terselubung," kata Johan Budi.

Bansos Sejatinya dari Uang Rakyat, Pejabat Diingatkan Tak Politisasi Bansos Demi Kepentingan Pribadi

Menanggapi hal tersebut, Tito mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat sejumlah sanksi apabila kepala daerah tersebut melanggar aturan.

Sanksi tersebut berupa pemotongan gaji, memberhentikan penerimaan gaji hingga pencabutan kewenangan sebagai kepala daerah.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved