Breaking News:

New Normal Akan Diterapkan, Ojol dan Ojek Pangkalan Belum Boleh Angkut Penumpang

Dalam Kepmendagri itu, Tito tetap melarang jasa ojek online (ojol) maupun ojek konvensional mengangkut penumpang ketika new normal diterapkan

Editor: Sesri
TribunPekanbaru/Melvinas Priananda
ILUSTRASI 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menerapkan tatanan hidup baru atau new normal di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Pedoman itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 yang ditetapkan di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Kepmendagri itu mengatur sejumlah syarat penerapan new normal di daerah terdampak
corona.

"Penerapan kebijakan masyarakat produktif dan aman Covid 19 dilakukan pada daerah yang kondisi epidemologisnya berada pada zona aman atau hijau," tulis salinan keputusan resmi yang diunggah di laman covid19.go.id.

"Dengan kemampuan daerah dalam penanganan kesehatan masyarakat yang terinfeksi Covid-19, kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penelusuran kontak dekat masyarakat dengan ODP dan PDP, serta orang yang dimakamkan dengan protokol Covid-19 berada pada kriteria sedang."

Pedoman New Normal Diteken Mendagri, Atur Protokol di Pusat Keramaian, Mulai Mal hingga Salon

Telah Mengenal Protokol Kesehatan Saat PSBB, Pemuka Adat Ajak Masyarakat Pahami Penerapan New Normal

Ada banyak hal yang diatur dalam Kepmendagri itu. Salah satunya protokol transportasi
publik.

Dalam Kepmendagri itu, Tito tetap melarang jasa ojek online (ojol) maupun ojek konvensional mengangkut penumpang ketika tatanan hidup baru atau new normal diterapkan.

"Pengoperasian ojek konvensional/ojek online harus tetap ditangguhkan untuk mencegah penyebaran virus melalui penggunaan helm bersama dan adanya kontak fisik Iangsung antara penumpang dan pengemudi," tulis Kepmendagri yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian itu.

Kemudian, seluruh transportasi publik selain ojek, wajib menjaga kebersihan interior kendaraan dan mengelola antrean pembelian tiket.

Pengelola transportasi juga harus menyediakan pembayaran nontunai guna mencegah penularan.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved