Guru Besar Undip Ngaku Diintimidasi, Suteki: Saya Aparatur Sipil Negara, Bukan Aparatur Pemerintah!

Suteki lalu menegaskan bahwa dirinya menjabat sebagai ASN itu tujuannya untuk negara bukan untuk pemerintah.

Tangkapan layar YouTuber Refly Harun
Profesor Suteki Guru Besar Undip mengaku pernah diintimidasi jika tak sejalan dengan pemerintah 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Profesor Suteki membuat pengakuan yang mengejutkan publik.

Di kanal Youtube Refly Harun, Rabu (3/6/2020), Profesor Suteki mengaku pernah mendapat intimidasi jika tak sejalan dengan pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, Suteki mengaku diancam dicopot dari jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) jika tidak sejalan dengan pemerintah.

Suteki mengatakan bahwa dirinya sebisa mungkin harus mengikuti semua arahan dari pemerintah.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkap keluhannya pada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Professor Suteki. Hal itu terjadi saat mereka berdialog yang tayang di channel YouTube Refly Harun pada Rabu (3/6/2020).
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkap keluhannya pada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Professor Suteki. Hal itu terjadi saat mereka berdialog yang tayang di channel YouTube Refly Harun pada Rabu (3/6/2020). (Youtube/Refly Harun)
//

Dirinya lantas mempertanyakan asas kebebasan berpendapat dalam sebuah negara demokrasi, khususnya Indonesia.

Terlebih dirinya adalah seorang guru besar yang mempunyai pengaruh positif untuk kebaikan negara.

Bahkan atas kasus tersebut, Suteki mengaku harus kehilangan jabatannya di kampus.

"Intimidasi itu kan selalu ada, kalau kamu enggak begini," ujar Suteki.

//
// <\/scr"+"ipt>"); // ]]>

"Seperti saya udah mengalami ini kan ada intimidasi dalam tanda kutip dalam arti 'lho nek koe ngono terus ya ini nanti begini'," jelasnya.

"Bahkan sampai mengatakan ini kalau enggak nganu ya bagaimana ini ada pemecatan," sambungnya.

"Bukan hanya dari pencopotan jabatan, tetapi pemecatan sebagai ASN."

"Lho kok sampai di situ bagaimana."

Suteki lalu menegaskan bahwa dirinya menjabat sebagai ASN itu tujuannya untuk negara bukan untuk pemerintah.

Dirinya juga menegaskan bahwa tugas dan tanggungjawabnya adalah kepada negara bukan kepada pemerintah.

"Ini aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil pemerintah," tegasnya.

"Artinya saya itu tanggung jawab saya kepada negara, bagaimana membuat negara ini menjadi lebih baik-baik," sambungnya.

Di sela-sela itu, Refly Harun sedikit menambahkan dan membenarkan pernyataan dari Suteki.

Ia mengatakan bahwa negara bukan hanya terdiri dari pemerintah semata, melainkan ada wilayah dan rakyat yang terpenting.

"Negara itu bukan hanya pemerintah, tetapi juga rakyat, wilayah," kata Refly Harun.

Suteki kembali menambahkan, bahwa pengabdiannya ke negara bisa dikatakan kekal sampai dirinya pensiun sebagai ASN.

Sedangkan untuk pemerintahan paling lama hanya dua periode atau 10 tahun.

"Kalau pemerintah kan setiap lima tahun ganti-ganti, lha kalau negara kan tidak," jelas Suteki.

"ASN itu sampai 70 tahun, sampai berapa presiden," imbuhnya.

"Lha ini nanti ganti empat tahun lagi, sudah pasti diganti, menteri ganti lagi."

"Lha saya masih ASN, sampai 70 tahun baru pensiun."

Lebih lanjut, Suteki mengaku bingung dengan sikap dari pemerintah yang sangat mengatur ASN.

"Masa persoalan perbedaan pendapat kemudian dipersoalkan kemudian sampai berakhir pemberian sanksi yang berat, bukan sedang saya itu," pungkasnya.

 Simak videonya mulai menit ke- 18.18

Refly Harun Tak Ingin Ada Lagi Presiden yang Diberhentikan

Pakar Hukum Tata Negara mengaku tidak ingin ada presiden yang kembali harus berhenti di tengah jalan.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun juga tidak ingin Indonesia kembali mengalami masa kelam seperti pada pemerintahan Orde Baru.

Seperti yang diketahui, belakangan ini ramai pembahasan diskusi 'Pemecatan Presiden' di tengah pandemi Virus Corona.

Refly Harun juga menjadi salah seorang narasumber dalam diskusi atau seminar tersebut.

Dalam tayangan Youtube Refly Harun, Selasa (2/6/2020), dirinya menggungkapkan kesimpulan hasil diskusinya.

Ia mengatakan kesimpulannya adalah untuk bisa menjatuhkan Presiden dalam artian Jokowi tidak mudah dilakukan.

Apalagi jika hanya beralasan terkait penanganan Virus Corona.

"Kita tentunya tidak ingin negara ini setback kembali regresif kepada masa kelam Orde Baru," ujar Refly Harun.

"Dan kesimpulan secara umum bisa dikatakan tidak mudah menjatuhkan Presiden hanya dengan alasan-alasan penanganan Covid-19," jelasnya.

Namun menurut Refly Harun, kondisi tersebut tetap bisa dilakukan andai memang memenuhi syarat bagi Jokowi untuk dilakukan impeachment.

Syarat-syarat tersebut adalah seperti melakukan tindakan korupsi, menerima suap dan perbuatan melanggar hukum lainnya.

Termasuk juga melakukan perbuatan tercela ataupun konspirasi.

"Kecuali kalau memang presiden memenuhi syarat article of impeachment," ungkapnya.

"Misalnya melakukan korupsi, disuap misalnya, atau melakukan perbuatan tercela yang tidak hanya zina, judi dan mabuk, tetapi perbuatan tercela lainnya, konspirasi," jelasnya.

Selain itu, faktor lainnya adalah sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang presiden, yakni sehat jasmani dan rohani.

Karena untuk bisa mengemban tugas dan tanggungjawab besarnya, maka harus mempunyai kesehatan baik jasmani maupun rohani.

Faktor-faktor tersebutlah yang mendukung untuk dilakukannya impeach kepada presiden.

"Atau tidak memenuhi syarat lagi misalnya sudah tidak mampu lagi secara jasmani dan rohani untuk mengemban amanat yang berat,"

"Barulah kita bisa mengatakan bahwa syarat untuk meng-impeach atau memberhentikan presiden terpenuhi,"

Meski begitu, Refly Harun mengatakan proses pemberhentian presiden tidak hanya sampai di situ.

Syarat kedua adalah proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Padahal seperti yang diketahui, kondisi yang terjadi di DPR, sebagian besar partai politik berada di dalam pemerintahan.

Hanya tiga partai yang menjadi oposisi pemerintahan, yakni PKS, Demokrat dan PAN.

Itu artinya musthil jika DPR menyetejui untuk memberikan impeach.

Tetapi itu pun masih juga tergantung proses politik di DPR," pungkasnya.

 
(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Cerita Dapat Ancaman Pemecatan ke Refly Harun, Suteki: Aparatur Sipil Negara, Bukan Sipil Pemerintah.
Editor: Guruh Budi Wibowo
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved