Breaking News:

Ini Respon Istana Soal Vonis PTUN Jokowi & Menkominfo Langgar Hukum Soal Blokir Internet di Papua

Pemerintah akan berbicara terlebih dahulu dengan Jaksa pengacara negara untuk menetukan langkah hukum selanjutnya.

Editor: Sesri
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Para aktivis menggelar aksi demonstrasi meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuka akses internet di Papua dan Papua Barat di depan kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019). Aktivis menuntut pemerintah mencabut pembatasan jaringan internet di Papua dan Papua Barat. Sebab, pemblokiran dan pembatasan akses informasi ini melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk dapat mengakses informasi. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyatakan Menkominfo dan Presiden bersalah telah memblokir internet di Papua pada 2019.

Juru Bicara Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah menghormati putusan tersebut.

Meskipun demikian menurutnya, pemerintah belum memutuskan langkah hukum lanjutan terkait putusan tersebut.

"Pemerintah menghormati putusan PTUN," ujarnya kepada wartawan Rabu, (3/6/2020).

Pemerintah akan berbicara terlebih dahulu dengan Jaksa pengacara negara untuk menetukan langkah hukum selanjutnya.

"Yang jelas masih ada waktu 14 hari sejak putusan PTUN untuk putusan tersebut berkekuatan hukum tetap," katanya.

Sebelumnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika melakukan perbuatan melawan hukum terkait pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua pada 2019.

PTUN Putuskan Jokowi & Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua,Perintahkan Minta Maaf

Dikira Mata-mata TNI-Polri, KKB Papua Tembak Mati Petani, Kini Kuasai Distrik Wandai, Warga Takut

Sidang pembacaan putusan digelar di PTUN Jakarta, Rabu (3/6/2020).

"Mengabulkan gugatan para tergugat untuk seluruhnya. Menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pemerintahan," kata Hakim PTUN, saat membacakan putusan, Rabu (3/6/2020).

Kebebasan internet warga Papua dan Papua Barat dibatasi dengan dalih meredam hoaks, sejak 19 Agustus 2019.

Semula, pemerintah melakukan throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa daerah.

Tindakan itu dikabarkan hanya melalui siaran pers.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved