Breaking News:

Gugatan Legal Standing, Yayasan MRR Dinilai Tidak Memenuhi Syarat Formil Penggugat

Pengadilan negeri (PN) Bangkinang, Kampar menerima hak gugat organisasi, Legal Standing.

Penulis: Ikhwanul Rubby | Editor: Ilham Yafiz
istimewa
Kuasa tergugat satu, PT Padasa Enam Utama saat di pengadilan Negeri Bangkinang 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Pengadilan negeri (PN) Bangkinang, Kampar menerima hak gugat organisasi, Legal Standing.

Hak gugat organisasi tersebut diajukan oleh Yayasan Majelis Rakyat Riau.

Legal Standing tersebut diajukan olehg kuasa hukum Yayasan Majelis Rakyat Riau, Iriansyah dan Rusdi Nur, SH, MH.

Pihaknya menuntut agar tergugat menebang kelapa sawit yang telah ditanam di atas areal kawasan Hutan Lindung Bukit Suligi dan mengembalikan fungsi lahan sebagai hutan lindung, serta merawat hutan tersebut selama 6 tahun berturut-turut dengan biaya yang ditanggung oleh tergugat tanpa syarat.

Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut tergugat I, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera turut tergugat II serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau turut tergugat III.

Suami Jual Istri Rp 300 Ribu Hingga Rp 500 Ribu Sekali Kencan

Guncangan Pandemi Covid-19 Ganggu Perekonomian Dunia, IMF Kucurkan Anggaran Darurat untuk 70 Negara

Tak Biasa, John Kei Hidupkan Semua Lampu di Rumah, Ia Duduk Bareng dengan Anak Buahnya

“PT Padasa Enam Utama telah merambah seluas 1.880 hektar Hutan yang dapat dikonversi tanpa izin kementerian kehutanan. Ditambah 611 hektar dari merambah Hutan Lindung Bukit Suligi. Dari 2.491 hektar total lahan yang dikuasai, untuk itu kami ajukan gugatan Legal Standing kepada PT. Padasa Enam Utama di Pengadilan Negeri Bangkinang,” jelas Rusdi Nur, SH., MH.

Terhadap legal standing penggugat, kuasa hukum PT Padasa Enam Utama, FM Muslim, Senin (22/6/2020) dari Kantor Advokat Virangga and Partner menyampaikan keberatan karena secara fakta hukum,

penggugat tidak memenuhi syarat formil tentang kapasitas hukum mengajukan legal standing karena berdirinya badan hukum penggugat belum sampai 2 tahun.

Menurutnya Yayasan Majelis Rakyat Riau disahkan oleh Kemenkumham pada 19 November 2019.

Sedangkan gugatan Aquo yang diajukan oleh penggugat pada 10 Desember 2019.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved