Berita Riau

Tertibkan RPK dari Pedagang Kaki Lima Tak Berizin, Disparpora Pelalawan Gandeng Satpol PP dan Polisi

Para pedagang dibubarkan dan tidak diizinkan lagi untuk berdagang di RPK atas dasar penataan dan mengembalikan fungsi lokasi publik dan kreatifitas

TRIBUNPEKANBARU/JOHANNES TANJUNG
Ruang Publik Kreatif (RPK) Pangkalan Kerinci. Disparpora menertibkan para pedagang PKL yang berjualan sejak Jumat (19/6/2020) 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Areal Ruang Publik Kreatif (RPK) Pangkalan Kerinci dibersihkan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Jumat (19/6/2020) pekan lalu.

Operasi dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Pelalawan Riau dengan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polres Pelalawan.

Para pedagang dibubarkan dan tidak diizinkan lagi untuk berdagang di RPK atas dasar penataan dan mengembalikan fungsi lokasi publik dan kreatifitas masyarakat.

"Pada dasarnya RPK itu untuk area kreatifitas dan olahraga serta sarana bermain. Bukan untuk PKL maupun berjualan," terang Kepala Disparpora Pelalawan, Andi Yuliandry, kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (22/6/2029).

Bawa Parang dan Peledak Saat Beraksi, Nyawa Perampok Sadis Berakhir di Ujung Pistol Polisi

KAKEK 77 Tahun Sepekan Hilang Misterius, Upaya Pencarian Terus Dilakukan Tim Gabungan dan Warga

Camat Minta Kades Terapkan Wajib Lapor 2x24 Jam, Menyusul Penangkapan Teroris di Kampar Riau

Andi menjelaskan, sebelum menertibkan PKL, pihaknya mengadakan pertemuan dengan Satpol PP dan Polres Pelalawan untuk mengkaji hal-hal yang mendasari penggusuran.

Satu di antaranya, para PKL tidak memiliki izin untuk berjualan di RPK selama ini dari instansi terkait, termasuk Disparpora.

Alhasil keberadaan para pedagang ini tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah (pemda).

Lantaran tidak ada retribusi apapun yang bisa dikutip pemda dari para penjual.

Selain itu, keberadaan para PKL yang sampai ke trotoar jalan saking membludaknya, mengganggu arus lalu lintas disekitar kantor Bupati dan DPRD Pelalawan.

Padahal jalan dua jalur itu sangat padat dilalui kendaraan, karena menjadi akses alternatif dari Jalan Lintas Timur (Jalintim).

Halaman
12
Penulis: johanes
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved