Breaking News:

Berita Riau

Sempat Terjadi Aksi Dorong pada Aksi Demo di DPRD Kampar Riau, Terkait Kinerja Dinas PUPR

Sempat terjadi ketegangan ketika Kepala Dinas PUPR Kampar, Afdal memberi tanggapan bahwa aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa tidak benar

Penulis: Ikhwanul Rubby | Editor: Nurul Qomariah
istimewa
Forum Kota Kabupaten Kampar menggelar demi di DPRD Kampar, Riau, Senin (6/7/2020). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Sempat terjadi aksi dorong pada unjuk rasa yang digelar Forum Kota Kabupaten Kampar di DPRD Kampar, Riau, Senin (6/7/2020).

Aksi ini dilakukan dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka tentang kinerja Dinas PUPR Kampar

Sempat terjadi ketegangan pada unjuk rasa yang dilakukan ketika Kepala Dinas PUPR Kampar, Afdal memberi tanggapan bahwa aspirasi yang disampaikan peng unjuk rasa tidak benar.

Dalam unjuk rasa tersebut, Kepala Dinas PUPR Kampar, Afdal kesal atas adanya kalimat anggaran siluman dalam aspirasi yang disampaikan para peng unjuk rasa.

Ditemukan Lemas Tanpa Busana, Inilah Detik-detik Pendaki Hilang saat Tidur di Tenda

Aek Simare Pool Labersa Grand Hotel Hadir Dengan Nuansa Sejuk

Apesnya Pria Ini, Usai Ijab Kabul Dibekuk Polisi, Ngaku Istrinya tak Tahu Kebiasaannya

Afdal meminta para peng unjuk rasa menjelaskan tentang aspirasi peng unjuk rasa yang mengatakan Dinas PUPR melaksanakan proyek siluman senilai Rp 85 miliar.

"Apa indikator Anda menyampaikan ada proyek siluman senilai Rp 85 miliar, jika Anda tidak dapat buktikan saya bisa tuntut Anda," ucap Afdal ketika menanggapi aspirasi yang disampaikan peng unjuk rasa.

Kalimat yang dilontarkan Afdal sontak membuat peng unjuk rasa maju ke depan mendekati Kepala Dinas PUPR tersebut namun dihadang Satpol PP Kampar.

Seketika terjadi aksi dorong mendorong antara peng unjuk rasa dengan Satpol PP Kampar.

Sebelum terjadi ketegangan, para peng unjuk rasa sempat menyampaikan sejumlah poin aspirasi mereka.

Poin tersebut antaranya Kepala Dinas PUPR Kampar, Afdal selama kepemimpinannya dinilai peng unjuk rasa tidak mampu menjalankan proyek kantor 8 lantai.

Banyak proyek jembatan terbengkalai seperti jembatan di Tanjung Berulak dan Air Tiris.

Selain itu kerja Dinas PUPR yang tidak selesai dalam membuat penutup drainase salah seorang masyarakat Kampar meninggal.

Perbaikan jalan berlubang yang lambat dinilai peng unjuk rasa membuat kecelakaan di jalan raya.

Peng unjuk rasa juga menyebut bahwa banyak proyek molor tahun 2019 karena kurang baiknya kinerja Dinas PUPR.

Tak hanya itu peng unjuk rasa juga melontarkan kecurigaan bahwa ditangah Covid 19 Dinas PUPR menjalankan proyek siluman senilai Rp 85 miliar.

Atas dasar sejumlah alasan tersebut peng unjuk rasa meminta Kepala Dinas yang menjabat saat ini dipecat dan diperiksa penegak hukum.

( Tribunpekanbaru.com / Ikhwanul Rubby )

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved