Breaking News:

Serapan APBD Pelalawan, Covid-19 dan Rasionalisasi Jadi Kambing Hitam

Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Riau tahun 2020 masih minim hingga awal Bulan Juli ini.

Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Serapan anggaran Pelalawan rendah 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Riau tahun 2020 masih minim hingga awal Bulan Juli ini.

Berdasarkan data milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, realisasi APBD masih 29,11 persen atau setara dengan Rp 446,3 Miliar, padahal total APBD 2020 mencapai Rp 1,5 Triliun. Serapan anggaran itu berdasarkan laporan pencairan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan.

"Untuk angka pendapatan kita sekitar Rp 34,5 persen atau Rp 488,6 M. Jadi masih surplus jika dibandingkan belanja dengan pendapatan," terang Kepala BPKAD Pelalawan, Devitson Saharuddin SH MH, kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (6/7/2020).

Devitson menerangkan, rendahnya realisasi APBD disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan serta pencairan anggaran.

Secara umum pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda seluruh wilayah di Indonesia termasuk Pelalawan, mempengaruhi penyerapan angggaran.

Pasalnya pelaksanaan kegiatan dan program yang telah disusun pada APBD terhalang selama tiga bulan terakhir ini.

Banyak pegawai yang mengurangi jam kerja dan perjalanan dinas ke luar kota yang sama sekali ditiadakan.

Kemudian refocusing APBD untuk anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 63 M untuk dipergunakan tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19.

Kepala BPKAD Pelalawan, Devitson Saharuddin SH MH
Kepala BPKAD Pelalawan, Devitson Saharuddin SH MH (TRIBUN PEKANBARU / JOHANES WOWOR TANJUNG)

Ditambah lagi dengan rasionalisasi anggaran sebesar Rp 163 M akibat pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat. Alhasil banyak kegiatan yang dipangkas dan dicoret untuk memenuhi defisit anggaran yang terjadi.

"Dalam tiga bulan ini ada Rp 218 M anggaran yang direfocusing dan direasionalisasi. Tentunya sangat berpengaruh terhadap realisasi APBD kita," tandas Devitson.

Selain itu, proyek fisik di beberapa OPD hingga kini masih baru memulai menyender kegiatannya. Proyek besar belum ada yang teken kontrak serta yang dikerjakan.

Padahal kegiatan ini yang menyedot banyak anggaran dan sangat mempengaruhi serapan APBD

( Tribunpekanbaru.com / Johannes Wowor Tanjung )

Penulis: johanes
Editor: Ilham Yafiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved