Breaking News:

Pemerintah Kampar Dinilai Tertutup Dalam Menyampaikan Laporan Keuangan

Fraksi PPP beri pendapat terkait Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kabupaten Kampar Anggaran 2019

Penulis: Ikhwanul Rubby | Editor: Ilham Yafiz
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Ilustrasi APBD 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Fraksi PPP beri pendapat terkait Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kabupaten Kampar Anggaran 2019 yang dilakukan di Gedung DPRD Kampar, Senin (6/7/2020).

Ketua Fraksi PPP, Muhammad Anshar dalam rapat penyampaian pendapat mengatakan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan pemerintah kenapa terlihat tertutup.

Ia menutrkan pemerintah tidak menyerahkan keseluruhan laporan BPK.

Seharusnya ada tiga buku laporan yang disampaikan, tetapi kali ini hanya satu buku dilaporkan.

Menurutnya cara pelaporan pemerintah membuat DPRD Kampar tidak bisa menyampaikan pandangan secara menyeluruh dan detail.

Dijelaskan Tujuan laporan keuangan untuk menyajikan informasi posisi keuangan dan arus kas serta kinerja keuangan yang bermanfaat dalam menghasilkan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

"Kita minta hal ini untuk segera dilengkapi, dengan cara ini pemerintah bisa disebut tidak transparan," ungkapnya.

Ia mengatakan dari informasi yang di dapat dalam laporan BPK untuk Kampar ada temuan BPK, karena laporan yang disampaikan tidak lengkap DPRD Kampar tidak bisa mengetahuinya.

Amsar mengingatkan pemerintah Kampar untuk berhenti mengutamakan seremonial. Menurutnya pemerintah perlu menjalankan tugasnya dengan serius.

( Tribunpekanbaru.com )

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved