Breaking News:

Lapor Pak Menteri! Media Australia Sebut Tes Covid-19 di Indonesia Dijadikan Ladang Bisnis, Beneran?

Biaya pemeriksaan Virus Corona lewat 'rapid test' lebih murah, dengan rata-rata harganya sekitar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu sekali pemeriksaan.

TRIBUN PEKANBARU / FERNANDO SIKUMBANG
Rapid test Covid-19 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Test Covid-19 belakangan ini menjadi hal wajib yang dimiliki oleh masyarakat jika ingin memasuki daerah lain.

Namun, untuk menjalani test tersebut juga dibutuhkan uang dengan jumlah yang tak sedikit.

Masalah itu pun mendapat sorotan dari media Australia, ABC. 

ABC menuliskan, mahalnya harga tes PCR mandiri, sekitar Rp2.000.000, membuat Menteri Perhubungan memasukkan syarat alternatif yakni ' rapid test' agar pendapatan ekonomi dari sektor transportasi maksimal.

Biaya pemeriksaan Virus Corona lewat ' rapid test' lebih murah, dengan rata-rata harganya sekitar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu sekali pemeriksaan.

Dokumen hasil ' rapid test' berlaku tiga hari, sementara PCR tujuh hari, namun belakangan pemerintah mengubah masa berlaku keduanya menjadi 14 hari.

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie mempertanyakan syarat tes untuk perjalanan domestik yang hanya ada di Indonesia.

"Tidak ada negara lain yang mensyaratkan rapid test atau swab test untuk perjalanan domestik."

"Ini menjadi syarat antarnegara atau lintas negara, dan itu pun sampelnya diambil saat tiba di negara tersebut, jadi betul-betul fresh," tutur Alvin.

Selain itu, berdasarkan sejumlah pengaduan yang masuk ke Ombudsman, sejumlah kepala daerah juga memberlakukan syarat ' rapid test' untuk melintas, misalnya antara Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang yang bersebelahan di Sulawesi Selatan.

Menurut Alvin, hal tersebut adalah penyalahgunaan hasil tes karena hanya menjadi syarat administratif, bukan untuk pencegahan Virus Corona.

"Kasus [penyalahgunaan] yang lain adalah syarat rapid test untuk ujian masuk perguruan tinggi di Surabaya atas inisiatif wali kota," tutur Alvin Lie kepada Hellena Souisa dari ABC.

Alvin menduga berbagai persayaratan yang menyertakan ' rapid test' menjadi ladang uang bagi beberapa pihak tertentu.

"Aturan-aturan ini tentu saja telah membuat rapid test menjadi bisnis dan komersil. Yang kami khawatirkan ini adalah siapa importir besarnya, mungkin yang terjadi bukan monopoli, tapi oligopoli," kata Alvin.

Pandu Riono juga sependapat soal komersialisasi ' rapid test' yang menjadi syarat perjalanan dan meminta tes ini dihentikan sebab yang diuji adalah antibodi, bukan virus.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved