Pilkada Serentak 2020 di Riau
Samsu Dalimunthe Bakal Dipecat Partai, Maju Jadi Bacawabup Dampingi Ketua DPRD Riau: Bukan Kader PKS
Jadi tepatnya anggota DPRD dari PKS dan belum menjadi Kader PKS karena sampai saat ini belum mengikuti kaderisasi sebagai syarat menjadi kader PKS
Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Nolpitos Hendri
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Samsu Dalimunthe memilih untuk menjadi wakil Indra Gunawan Eet maju di Pilkada Bengkalis, Samsu merupakan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Maju menggunakan perahu lain maka partainya akan memproses pemberhentiannya.
Demikian dikatakan ketua DPW PKS Riau Hendry Munief, menurutnya Samsu Dalimunthe memang anggota DPRD Bengkalis dari PKS, hanya saja sampai saat ini bukan sebagai kader partai.
"Jadi tepatnya anggota DPRD dari PKS dan belum menjadi Kader PKS karena sampai saat ini belum mengikuti kaderisasi sebagai syarat menjadi kader PKS," ujar Hendry Munief.
Samsu Dalimunthe juga saat ini kata Hendry Munief dalam proses untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) karena sebagai anggota DPRD dari PKS sesuai AD/ART harus ikut aturan partai dan menjalani kaderisasi di partai.
"Sampai saat ini kan belum mau mengikuti kaderisasi partai, jadi tentu akan dievaluasi dan saat ini sedang berjalan prosesnya," jelas Hendry Munief.
Ditambah lagi Samsu Dalimunthe menurut Hendry Munief tidak melapor saat maju mendampingi Golkar di Pilkada Bengkalis, sehingga itu juga menjadi bagian dari pelanggaran AD ART partai.

"Jadi ada tahapan dan proses nanti, walaupun pak Samsu Dalimunthe siap untuk di PAW, namun proses sebelum dia maju sebagai balon di Pilkada Bengkalis juga sudah berjalan, karena tidak patuh dengan aturan partai," jelasnya.
Apalagi saat ini PKS sudah mengusung kader sendiri untuk maju di Pilkada Bengkalis yakni Abi Bahrum maka seluruh anggota partai harus ikut memenangkan.
PKS Usung Abi Bahrun Pilkada Bengkalis pada Pilkada Serentak 2020, Kader Demokrat Merasa Dikhianati
Pengurus partai Demokrat Bengkalis mengelar jumpa pers untuk menyampaikan sikap partai terhadap keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengeluarkan dukungan untuk pasangan calon Bupati Bengkalis Abi Bahrun dan Herman Ahmad pada Pilkada 2020 ini, Rabu (15/7) siang.
Menyampaian sikap ini dipimpin langsung oleh Ketua Demokrat Bengkalis Nur Azmi Hasyim di dampingi jajaran pengurus partai.
Menurut Nur Azmi, penyamapaian sikap ini dinilai perlu dilakukan karena berkaitan dengan partai Demokrat.
Pasalnya sebelumnya Demokrat sendiri sudah memberikan SK dukungan kepada salah satu calon dari PKS yakni kader PKS Khairul Umam berpasangan dengan Nur Azmi Hasyim sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis.
"Tentu dukungan Demokrat ini diberikan dengan serta merta begitu saja, ada alasannya kemarin sampai DPP Demokrat memberikan dukungan," ungkap pri akrab di sapa Emi ini.
Menurut dia, pada Desember tahun lalu, Nur Azmi Hasyim diajak oleh Khairul Umam yang merupakan kader PKS untuk perpasangan maju di Pilkada 2020 ini.
Ajakan ini awalnya tidak serta merta diterima, pihaknya sempat berkonsultasi dengan pengurus Demokrat Bengkalis.
"Kita awalnya tanyakan keseriusan Khairul Umam terkait keinginan maju ini. Dari penyataan Khairul Umam memang serius akan maju, bahkan siap meninggalkan kursi Ketua Dewannya," terang Emi.
Melihat keseriusan ini, Emi bersedia mendampingi Khairul Umam dengan sejumlah komitmen yang disepakati. Diantaranya mencarikan partai kualisi untuk PKS dalam Pilkada ini.
"Saya dari Demokrat tentu Demokrat berkualisi dengan PKS pada Pilkada ini. Setelah kesepakatan ini, semua menjadi persyaratan PKS kami penuhi," terangnya.
Semua persyaratan yang diminta PKS sampai ketingkatan DPP semuanya dipenuhi.
Termasuk permintaan DPP agar bakal calon yang duluan yang bisa membawa surat rekomendasi dukungan dari partai lain bersama wakilnya mereka akan diusung oleh DPP PKS.
"Awalnya kita keluarkan rekomendasi dukungan dari Demokrat yang ditanda tangani oleh ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Demokrat pada tanggal 9 Juni lalu. Namun saat itu PKS menyatakan surat tersebut belum kuat harus berupa rekomendasi yang ditanda tangani oleh Ketua Umum," tambahnya.
Karena berpegang dengam komitmen PKS akan mengeluarkan dukungan kepada calon yang mendapatkan rekomendasi lebih dahulu dari partai lain.
DPP Demokrat langsung mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Khairul Umam dan Nur Azmi Hasyim, dimana SK rekomendasi ini langsung diserahkan oleh AHY selaku ketua umum Demokrat.
"Tanggal 10 Juni kita serahkan kepada PKS. Saat itu pada penyerahan SK rekomendasi ini memang belum ada calon lain yang menyerahkan SK dukungan dari partai lain," terangnya.
Namun kenyataannya pada Senin lalu PKS malah mendeklarasikan dukungan kepada Abi Bahrun dan Herman Ahmad sebagai calon bupati dan wakil Bupati Bengkalis untuk Pilkada 2020.
Mereka mengantongi SK dukungan PKS dan PPP untuk mengusung pasangan calon ini.
"Tentu keputusan ini membuat kita bingung karena sepengetahuan kita sesuai komitmen Demokrat yang pertama kali memberikan rekomendasi dukungan untuk pasangan Khairul Umam dengan Kita. Tetapi nyatanya DPP PKS mengambil keputusan lain," terang Emi.
Atas putusan ini Emi secara pribadi menerima dan menghormati keputusan PKS.
Namun secara partai tentu lain pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan pada DPP partai Demokrat.
"Tapi ini menjadi beban moral kepada saya, sebagai ketua partai di Bengkalis tentu keputusan PKS terkesan tidak baik untuk marwah partai Demokra, saya sudah laporkan kepada DPP dan saya siap menerima konsekuensi dari keputusan ini," terang Emi.
Sementara itu sejumlah pengurus partai Demokrat Bengkalis merasa sangat kecewa dengan keputusa DPP PKS.
Mereka merasa PKS sudah mengkhianati partai Demokrat karena tidak sesuai dengan komitmen awal malah mengeluarkan keputusan lain dengan mengusung Abi Bahrun dan Herman Ahmad berkualisi bersama PPP.
Hal ini diungkap Sekretaris Demokrat Bengkalis Morison Botiang Sihite.
Menurut dia, sebagai kader partai Demokrat secara pribadi merasa sudah dikhianati oleh PKS.
Untuk itu pihaknya bersama kader lainnya tidak akan bersedia bergabung mendukung calon dari partai PKS.
"Kami secara kader tidak mau bergabung dengan pasangan yang dukung oleh PKS. Namun keputusan akan mengarah kemana partai demokrat pada Pilkada nanti kami masih menunggu dari keputusan DPD Riau dan DPP Demokrat," terangnya.
(Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)