Edi Tanjung Diterpa Isu Pemecatan Sebagai Ketua DPD Gerindra Riau : Kami Masih Bekerja dengan Baik

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sejumlah Kader partai Gerindra menghembus kabar adanya evaluasi yang dilakukan DPP Gerindra terhadap kepengurusan DPD Gerindra Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Nurzahedi Tanjung alias Edi Tanjung.

Bahkan Kader tersebut menyebut dalam pekan ini akan keluar surat pemecatan ketua saat ini.

"Nanti malam Sekjen Gerindra (Ahmad Muzani) tiba di Pekanbaru untuk urusan evaluasi," ujar seorang kader Gerindra Riau meminta namanya dirahasiakan kepada tribunpekanbaru.com Kamis (16/7/2020).

Bahkan dalam pekan ini kata yang bersangkutan, Ketua baru Gerindra Riau akan ditetapkan DPP, menggantikan nama Nurzahedi Tanjung, karena sudah berproses di DPP.

Saat dikonfirmasi langsung kepada Ketua DPD Gerindra Riau soal isu yang berhembus tersebut Nurzahedi Tanjung malah mempertanyakan balik isu itu datang darimana dan kader yang mana menyampaikan karena menurutnya itu tidak benar.

"Kalau boleh tahu info dari mana? Setahu saya sampai sekarang tidak ada," ujar sosok yang akrab dipanggil Edi Tanjung itu kepada tribunpekanbaru.com.

Edi Tanjung juga menyebutkan jika pihaknya sampai saat ini masih bekerja seperti biasa menjalankan tugasnya di partai berdasarkan arahan dari DPP.

"Saya sendiri belum pernah mendengarnya, yang penting kita kerja aja dengan baik dan mengikuti perintah Partai," ujarnya.

Sementara Sekretaris DPD Gerindra Riau, Hardianto mengakui bahwa isu-isu yang beredar tentang pergantian kepengurusan sampai ke telinga pengurus Gerindra Riau.

"Pergantian pengurus DPD Gerindra Riau, itu isu yang sampai ke telinga kami bukan hanya hari ini, tapi dari tahun yang lalu. Kalau kami gini sajalah, kami sebagai pemegang mandat dan pemegang amanah selaku kepengurusan Gerindra Riau, sampai hari ini SK masih kami pegang, tentu kami bekerja sebaik-baiknya dalam konteks menjalankan roda organisasi," ujar Hardianto.

Mantan Calon Wakil Gubernur Riau ini menambahkan, bahwa ketika ada isu, pihaknya tidak bisa ikut campur, karena dalam dunia politik, ia mencontohkan tak hanya pihak luar namun pihak didalam pun bisa menusuk dari belakang.

"Dalam dunia politik ini, jangankan pihak luar, orang dalam sekalipun bisa menusuk dari belakang. Kadang-kadang seperti itu. Bagi kami, kami hormati itu, siapapun orang yang cinta dengan Gerindra, berhak memegang jabatan apapun di Gerindra," jelas Hardianto.

Hardianto juga menambahkan, kepengurusan partai merupakan pendelegasian oleh DPP Gerindra dan Prabowo sebagai Ketum, pihaknya akan patuh kepada keputusan partai jika memang nantinya akan ada evaluasi.

"Kalau kita tetap diberikan amanah dari DPP, kita bersama pengurus akan semaksimal mungkin sedaya upaya menjalankan roda organisasi. Tapi kalau DPP punya kebijakan lain, saya dan semua kader Gerindra tentu akan patuh," ujar Hardianto.

Gara-gara Tingkah Syamsuar, PAN Hindari Berkoalisi dengan Golkar pada Pilkada Serentak 2020 di Riau

Perselisihan antara PAN dengan Partai Golkar terus memanas, setelah Syamsuar sebelumnya tinggalkan PAN, Alfedri selanjutnya ditinggal Syamsuar di Pilkada Siak.

Terakhir Golkar membajak jagoan PAN Said Hasyim di Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahkan terang-terangan pengurus PAN Riau mengatakan partainya upayakan menghindari koalisi dengan partai Golkar berlambang pohon beringin itu.

Wakil Ketua DPW PAN Riau Zulfi Mursal mengakui adanya upaya dari pihak PAN untuk menghindari bersama Golkar untuk maju bersama.

PAN upayakan untuk berkoalisi dengan partai lain saja selain Golkar.

"Menghindar, kalau bisa diupayakan jangan berkoalisi, cukup berkoalisi dengan partai lain saja," ujar Zulfi Mursal kepada tribunpekanbaru.com Kamis (16/7/2020).

Saat ditanya alasan Zulfi Mursal untuk menghindari koalisi dengan Golkar, menurut Zulfi sederhana saja karena Golkar merasa tidak membutuhkan PAN lagi.

"Sepertinya PAN tidak ingin menjauh dari Golkar, namun Golkar yang tidak memperhitungkan PAN lagi, makanya bagaimanapun PAN tetap akan berupaya di sembilan daerah di Riau," ujar Zulfi.

Zulfi Mursal juga mengaku sudah menjadi jalannya untuk Pilkada Serentak 2020 ini PAN tidak berkoalisi dengan Golkar, sehingga menurutnya tidak perlu dipersoalkan lagi.

"Kami tidak menghalalkan dan mengharamkan untuk berkoalisi di Pilkada, karena di politik tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi," ujar Zulfi.

Sebagaimana diketahui PAN sudah mengeluarkan lima SK untuk mengusung Kader mereka maju di Pilkada dan satu mendukung balon lain.

Di antaranya Siak, Pelalawan, Rohul, Bengkalis, Kuansing, Rohil.

"Enam yang di SK kan, hanya satu yang bukan kader PAN, selebihnya adalah kader kami sendiri," ujar Zulfi.

PKS Usung Abi Bahrun Pilkada Bengkalis pada Pilkada Serentak 2020, Kader Demokrat Merasa Dikhianati

Pengurus partai Demokrat Bengkalis mengelar jumpa pers untuk menyampaikan sikap partai terhadap keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengeluarkan dukungan untuk pasangan calon Bupati Bengkalis Abi Bahrun dan Herman Ahmad pada Pilkada 2020 ini, Rabu (15/7) siang.

Menyampaian sikap ini dipimpin langsung oleh Ketua Demokrat Bengkalis Nur Azmi Hasyim di dampingi jajaran pengurus partai.

Menurut Nur Azmi, penyamapaian sikap ini dinilai perlu dilakukan karena berkaitan dengan partai Demokrat.

Pasalnya sebelumnya Demokrat sendiri sudah memberikan SK dukungan kepada salah satu calon dari PKS yakni kader PKS Khairul Umam berpasangan dengan Nur Azmi Hasyim sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis.

"Tentu dukungan Demokrat ini diberikan dengan serta merta begitu saja, ada alasannya kemarin sampai DPP Demokrat memberikan dukungan," ungkap pri akrab di sapa Emi ini.

Menurut dia, pada Desember tahun lalu, Nur Azmi Hasyim diajak oleh Khairul Umam yang merupakan kader PKS untuk perpasangan maju di Pilkada 2020 ini.

Ajakan ini awalnya tidak serta merta diterima, pihaknya sempat berkonsultasi dengan pengurus Demokrat Bengkalis.

"Kita awalnya tanyakan keseriusan Khairul Umam terkait keinginan maju ini. Dari penyataan Khairul Umam memang serius akan maju, bahkan siap meninggalkan kursi Ketua Dewannya," terang Emi.

Melihat keseriusan ini, Emi bersedia mendampingi Khairul Umam dengan sejumlah komitmen yang disepakati. Diantaranya mencarikan partai kualisi untuk PKS dalam Pilkada ini.

"Saya dari Demokrat tentu Demokrat berkualisi dengan PKS pada Pilkada ini. Setelah kesepakatan ini, semua menjadi persyaratan PKS kami penuhi," terangnya.

Semua persyaratan yang diminta PKS sampai ketingkatan DPP semuanya dipenuhi.

Termasuk permintaan DPP agar bakal calon yang duluan yang bisa membawa surat rekomendasi dukungan dari partai lain bersama wakilnya mereka akan diusung oleh DPP PKS.

"Awalnya kita keluarkan rekomendasi dukungan dari Demokrat yang ditanda tangani oleh ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Demokrat pada tanggal 9 Juni lalu. Namun saat itu PKS menyatakan surat tersebut belum kuat harus berupa rekomendasi yang ditanda tangani oleh Ketua Umum," tambahnya.

Karena berpegang dengam komitmen PKS akan mengeluarkan dukungan kepada calon yang mendapatkan rekomendasi lebih dahulu dari partai lain.

DPP Demokrat langsung mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Khairul Umam dan Nur Azmi Hasyim, dimana SK rekomendasi ini langsung diserahkan oleh AHY selaku ketua umum Demokrat.

"Tanggal 10 Juni kita serahkan kepada PKS. Saat itu pada penyerahan SK rekomendasi ini memang belum ada calon lain yang menyerahkan SK dukungan dari partai lain," terangnya.

Namun kenyataannya pada Senin lalu PKS malah mendeklarasikan dukungan kepada Abi Bahrun dan Herman Ahmad sebagai calon bupati dan wakil Bupati Bengkalis untuk Pilkada 2020.

Mereka mengantongi SK dukungan PKS dan PPP untuk mengusung pasangan calon ini.

"Tentu keputusan ini membuat kita bingung karena sepengetahuan kita sesuai komitmen Demokrat yang pertama kali memberikan rekomendasi dukungan untuk pasangan Khairul Umam dengan Kita. Tetapi nyatanya DPP PKS mengambil keputusan lain," terang Emi.

Atas putusan ini Emi secara pribadi menerima dan menghormati keputusan PKS.

Namun secara partai tentu lain pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan pada DPP partai Demokrat.

"Tapi ini menjadi beban moral kepada saya, sebagai ketua partai di Bengkalis tentu keputusan PKS terkesan tidak baik untuk marwah partai Demokra, saya sudah laporkan kepada DPP dan saya siap menerima konsekuensi dari keputusan ini," terang Emi.

Sementara itu sejumlah pengurus partai Demokrat Bengkalis merasa sangat kecewa dengan keputusa DPP PKS.

Mereka merasa PKS sudah mengkhianati partai Demokrat karena tidak sesuai dengan komitmen awal malah mengeluarkan keputusan lain dengan mengusung Abi Bahrun dan Herman Ahmad berkualisi bersama PPP.

Hal ini diungkap Sekretaris Demokrat Bengkalis Morison Botiang Sihite.

Menurut dia, sebagai kader partai Demokrat secara pribadi merasa sudah dikhianati oleh PKS.

Untuk itu pihaknya bersama kader lainnya tidak akan bersedia bergabung mendukung calon dari partai PKS.

"Kami secara kader tidak mau bergabung dengan pasangan yang dukung oleh PKS. Namun keputusan akan mengarah kemana partai demokrat pada Pilkada nanti kami masih menunggu dari keputusan DPD Riau dan DPP Demokrat," terangnya.

Masrul Kasmi-Yulian Norwis Kandas Ditengah Jalan

Sempat bersama-sama mencari perahu bersama untuk dapat maju sebagai sepasang bakal calon (Balon) Pilkada Meranti 2020, Mantan Bupati Meranti Masrul Kasmi dan Mantan Sekda Meranti Yulian Norwis nampaknya harus berpisah di tengah jalan.

Seperti diketahui dalam penjaringan Balon Pilkada Meranti yang digelar oleh sejumlah Parpol, sepasang birokrat ikut mendaftar dan mengaku solid bersama.

Kini, Masrul Kasmi yang membidik kursi Bupati dan Yulian Norwis sebagai wakilnya tampak memilih haluan masing masing.

Kondisi tersebut diakui oleh Masrul Kasmi, Ia mengaku tak lagi berpasangan dengan Yulian Norwis, dan lebih memilih bakal calon pendampingnya sebagai wakil, Handi Hamzah yang berlatar belakang sebagai pengusaha sukses di ibukota Jakarta.

Alasannya memilih Hadi sebagai Balon pendamping sehingga memutuskan berpisah dengan Yulian Norwis hanyalah suatu dinamika politik dan itu menurutnya suatu hal yang wajar.

"Iya wakil pendamping saya dalam Pilkada Meranti, Hadi.

Kami dan pak Yulian kini memilih jalan masing masing.

Jadikan saja ini sebagai bagian dari dinamika politik.

Saya tau pak Yulian saat ini juga mencari pasangan atau mengembara juga.

Jodoh saya memang dengan Handi Hamzah nampaknya," ujar Masrul.

Untuk mendapatkan perahu dari Parol, ia mengaku telah berupaya maksimal.

Hingga saat ini belum ada satu pun Parpol secara resmi memberikan dukungan ke Paslon yang siap mengikuti kontestasi Pilkada Meranti.

Seperti diketahui parpol belum ada memutuskan balon yang akan diusung melainkan hanya sekedar rekomendasi.

Karena itu masuk di dalam bagian dari proses pencalonan, ia mengaku masih menunggu verifikasi oleh seluruh Parpol, dan berharap akan mendapat dukungan lebih.

Ditanya gambaran hasil dari kerja kerasnya dalam mendapatkan perahu, ia mengaku tak mau berandai-andai dan lebih memilih menunggu hasil dari loby-loby.

"Tak bisa berandai-andai karena setiap Parpol ada mekanismenya masing masing, seperti mengukur rekam jejak, melakukan survei elektabilitas, popularitas.

Sampai saat ini di semua Parpol itu nama saya masuk. Jadi kita tunggu saja proses itu berjalan," bebernya.

Sementara terkait hal ini, tribun telah menghubungi Yulian Norwis melalui panggilan telpon namun belum berhasil.

(Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)