Breaking News:

Berita Riau

Isi Jabatan Kosong,Pemkab Pelalawan Ajukan Izin Mutasi Pejabat ke Kemendagri 5 Bulan Sebelum Pilkada

Fakhrurrozy menyebutkan, surat izin tersebut untuk melakukan mutasi pejabat dalam mengisi jabatan eselon II yang saat ini kosong

TRIBUN PEKANBARU / JOHANES WOWOR TANJUNG
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pelalawan, Fahkrurrozy 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Pemerintah Kabupaten Pelalawan Riau mengajukan izin untuk mutasi jabatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pelalawan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pekan lalu.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pelalawan telah mengajukan izin tersebut.

Suratnya telah dikirimkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk diteruskan ke Kemendagri.

"Surat izinnya sudah sampai ke Kemendagri. Jadi kita tunggu jawaban dari kementerian," ungkap Kepala BKPSDM Pelalawan, Fakhrurrozi, kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (21/7/2020).

Pasang CCTV di Sekeliling Rumah, Kehadiran Polisi Saat Gerebek Rumah Mak Gadi Diketahui Tersangka

BREAKING NEWS 30 Tahun Sukses Jalankan Usaha Haram,Bisnis Narkoba Keluarga Mak Gadi Dibongkar Polisi

Walaupun Nihil Titik Api, Satgas dan MPA Kota Dumia Riau Siaga di Daerah Rawan Karhutla

Fakhrurrozy menyebutkan, surat izin tersebut untuk melakukan mutasi pejabat dalam mengisi jabatan eselon II yang saat ini kosong.

Ada lima jabatan eselon II yakni pimpinan OPD yang saat ini dijabat Pelaksana tugas (Plt) lantaran ditinggal pensiun oleh pejabat sebelumnya.

Selain itu ada jabatan eselon III yang juga kosong akibat pejabatnya mundur.

Berdasarkan aturan terbaru, mutasi jabatan harus izin dari Kemendagri, khususnya daerah-daerah yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Pelalawan akan menggelar Pilkada sekitar lima bulan lagi, pada 9 Desember mendatang.

Dikatakan Fakhrurrozi, jika izin diterima pihaknya akan menggelar lelang jabatan bagi pejabat uang berminat mengisi jabatan yang kosong itu.

Setelah prosesnya selesai, pemda kembali mengajukan izin ke Kemendagri untuk melaksanakan pelantikan pejabat.

"Jadi untuk eselon II izinnya ada dua, izin untuk mutasi dan izin pelantikan. Kalau eselon III dan IV izin pelantikan saja," tandasnya.

Halaman
12
Penulis: johanes
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved