Ada Warga Tolak Petugas KPU karena Tidak Terima Bansos Covid-19 di Rohil Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Perjuangan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau penyelenggara pemilu di saat pandemi Covid-19 memang lebih berat dari biasanya.

Banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat saat didatangi petugas baik itu untuk sosialisasi dan petugas pemutakhiran data pemilih atau pencocokan dan penelitian (Coklit).

Seperti yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), pengalaman petugas Coklit saat menemui warga, ada warga yang menolak didata, alasannya karena tidak menerima bantuan sosial (bansos) Covid-19 selama pandemi ini.

Demikian dijelaskan Komisioner KPU Riau Divisi Partisipasi Masyarakat Sosialisasi dan SDM Nugroho Noto Susanto, Rabu (22/7/2020).

• Belum Jadi Suami, Pria di Bengkulu Jual Calon Istrinya untuk Modal Nikah, Tarifnya Buat Prihatin

• Kakak Beradik Pengeroyok Calon Pengantin Hingga Tewas Dibekuk Polisi, Sembunyi di Rumah Saudara

• Update, Heni yang Melahirkan Mendadak tanpa Hamil Dulu, Kondisi Psikisnya Memburuk Gara-gara Ini

Menurutnya, warga melampiaskan amarahnya kepada petugas KPU yang melakukan Coklit, padahal itu tidak ada kaitannya.

"Kita heran juga kan tidak ada hubungan, yang menyalurkan bansos Covid-19 ya pemerintah. Maka untuk sementara ditunda dulu pelaksanaan Covid-19 kepada yang bersangkutan,"ujar Nugroho atau yang akrab disapa Nugi tersebut.

Kemudian ada juga kasus yang dialami petugas coklit di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), saat memasuki kawasan perusahaan.

Petugas tidak diizinkan masuk oleh pihak perusahaan karena ketatnya aturan perusahaan akibat Covid-19.

"Tentunya nanti akan dicarikan solusi dan titik temu dengan perusahaan yang bersangkutan, karena ini urusan wajib untuk pelaksanaan Pilkada,"jelas Nugi.

Berikutnya yang tidak kalah memprihatinkan lagi terjadi di Desa Teluk Lanus, Kabupaten Siak.

Di mana perangkat di desa yang aksesnya jauh dari keramaian itu menolak untuk dilakukan sosialisasi pelaksanaan Pilkada oleh petugas KPU.

"Petugas KPU Siak ditolak untuk masuk melakukan sosialisasi ke desa itu.”

“ Kepala desa dan perangkatnya takut adanya ancaman potensi penularan Covid-19 karena ada warga yang datang ke daerah mereka,"ujar Nugi.

Menurut Nugi, pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan yang berkaitan, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan yang melakukan penolakan terhadap petugas.

"Untuk diketahui juga petugas kami yang ditugaskan di lapangan itu dilengkapi dengan APD, hand sanitizer, dan menerapkan protokol kesehatan, terpenting lagi sebelum turun mereka juga sudah menjalani rapid rest,"ujar Nugi.