Breaking News:

Kampar

Dilaporkan Warga Terkait Pungli Prona, Kades Naga Beralih Berdalih Itu Uang Materai & Transportasi

Menurutnya uang yang diterimanya dari masyarakat sebagai pengganti dari uang materai pengurusan sertifikat tanah.

gobekasi.com
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG  - Laporan ke Kejaksaan Negeri Kampar yang dilakukan Forum Masyarakat Desa Naga Beralih Bersatu tentang pungli dan penyelewengan anggaran,  dibantah oleh Kepala Desa Naga Beralih, Razali, yang menilai tidak berdasar saat dijumpai Tribun Pekanbaru, Kamis (23/7).

Ia menuturkan perkara yang dilaporkan masyarakat ke Kejaksaan Negeri Kampar tidak berdasar.

Sejumlah perkara yang dilaporkan masyarakat antaranya terkait pungutan liar pengurusan sertifikat tanah Program Nasional, pemerasan terkait pengurusan sewa lahan untuk Jalan Tol dan perkara terkait dugaan penyelewengan anggaran pembangunan PAUD di Desa Naga Beralih.

Razali yang dijumpai Tribun Pekanbaru menjelaskan terkait Pungli yang dituduhkan masyarakat kepadanya dalam pengurusan sertifikat tanah program nasional tidak benar.

Panjat Pagar Sambil Orasi, Massa Geruduk Kantor Bupati Bengkalis Protes Anggaran Bantuan Pendidikan

Menurutnya uang yang diakui diterimanya bukanlah sebuah Pungli. Menurutnya uang yang diterimanya dari masyarakat sebagai pengganti dari uang materai pengurusan sertifikat tanah.

"Itu hanya uang materai, uang itu perlu keluar karena setiap pengurusan satu sertifikat memerlukan syarat sekurangnya 3 materai. Wajar saya minta ini karena tidak mungkin pula saya yang keluar," ujarnya.

Sementara terkait pemerasan dalam pengurusan sewa lahan jalan tol yang dilaporkan masyarakat, Razali menanggapi bahwa uang yang dimintakan kemasyarakat merupakan uang transportasi bagi dirinya.

"Saya meminta karena masyarakat saat proses pengurusan menjanjikan akan membagikan uang terima kasih kepada saya. Wajar rasanya saya meminta," ungkapnya.

Sementara terkait dugaan adanya penyelewengan anggaran terkait pembangunan PAUD ia menuturkan tidak benar.

Pegawai Pemprov Riau Positif Covid-19, Gubri Belum Berencana Kembali Terapkan Kebijakan WFH

"Soal pembangunan itukan urusan Dinas PUPR, anggaran semua mereka kelola, jadi coba saja tanyakan Dinas PUPR," ungkapnya.

Halaman
123
Penulis: Ikhwanul Rubby
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved