Breaking News:

Kampar

Dilaporkan Warga Terkait Pungli Prona, Kades Naga Beralih Berdalih Itu Uang Materai & Transportasi

Menurutnya uang yang diterimanya dari masyarakat sebagai pengganti dari uang materai pengurusan sertifikat tanah.

Penulis: Ikhwanul Rubby | Editor: CandraDani
gobekasi.com
Ilustrasi 

Laporan ini disampaikan lewat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejari Kampar.

Penyerahan laporan ini dilakukan oleh perwakilan masyarakat Desa Naga Beralih yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Naga Beralih Bersatu.

Dalam rombongan ikut salah seorang masyarakat bernama Hasan yang mengaku diperas oleh Kepala Desa Naga Beralih, Razali.

Polisi di Meranti Riau Nyamar Jadi Pembeli, Dihampiri Pria Bawa Sabu, Ternyata Berstatus Mahasiswa

Perwakilan Forum Masyarakat Desa Naga Beralih Bersatu, Rajunel Jasra mengaku laporan yang disampaikan ke Kejari Kampar terkait adanya masyarakat menemukan kecurangan, pungli dan pemerasan yang dilakukan kepala desa.

"Lewat laporan ini kita ingin oknum Kepala Desa ditindak secara hukum dan dicopot dari jabatannya," katanya.

Ia menjelaskan dalam laporan yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kampar berisikan sejumlah bukti terkait adanya praktek curang, pemerasan dan pungli terhadap masyarakat.

Rajunel mengungkapkan Kades Naga Beralih diduga melakukan pungutan liar terhadap pengurusan sertifikat tanah Program Nasional (Prona).

Pada pengurusan sertifikat ini masyarakat dimintai biaya sebesar Rp 300 ribu masing-masing surat.

Ditambahkannya permintaan biaya pengurusan sertifikat oleh Kades ada yang mencapai jutaan rupiah.

Selain itu Kades juga ada meminta uang bagi pengurusan proses sewa tanah untuk pengadaan lahan Jalan Tol Bagkinang - Sumbar yang melintasi desa tersebut dan mengenai daerah perkebunan warga oleh Sub Kontraktor.

Gak Tanggung-tanggung, Pakai Seragam dan Bawa Pistol, TNI Gadungan Ini Akhirnya Diamankan Saat Razia

Di permasalahan ini diduga tiap masyarakat dipaksa membayar uang ratusan ribu rupiah.

Selain itu forum masyarakat juga menemukan ada anggaran sebesar Rp 1,7 miliar uang pembangunan 2018 - 2019. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan posyandu, tk, paud, box culvert.

Kecurigaan ditemukan terhadap rehap MDA yang nilainya diketahui sebesar Rp 100 juta, namun diketahui belakangan hanya Rp 33 juta saja digunakan.

Sementara itu, pembangunan yang dilakukan terbengkalai dilanjutkan oleh pengurus. Ada juga temuan masyarakat pada pembangunan posyandu di borongkan dengan nilai Rp 89 jutaan dan belakangan diketahui hanya Rp 63 juta saja nilainya.(Tribunpekanbaru.com/Ikhwanul Ruby)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved