Berita Riau

Panjat Pagar Sambil Orasi, Massa Geruduk Kantor Bupati Bengkalis Protes Anggaran Bantuan Pendidikan

Kedatangan para mahasiswa ini melakukan protes kebijakan pemerintah Bengkalis yang memangkas habis anggaran bantuan pendidikan tahun 2020

Penulis: Muhammad Natsir | Editor: Nurul Qomariah
TRIBUNPEKANBARU/M NATSIR
Mahasiswa mengeruduk Kantor Bupati Bengkalis Riau, Kamis (23/7/2020) pagi. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS - Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan (Ampibi) Bengkalis mengeruduk kantor Bupati Bengkalis, Kamis (23/7/2020) pagi.

Kedatangan para mahasiswa ini melakukan protes kebijakan pemerintah Bengkalis yang memangkas habis anggaran bantuan pendidikan tahun 2020.

Masa gabungan berbagai organisasi kemahasiswaan ini melakukan aksinya tepat di gerbang masuk kantor Bupati Bengkalis.

Saat puluhan mahasiswa ini datang, pagar pintu masuk kantor langsung tertutup rapat dan dijaga ketat pihak kepolisan bersama Satpol PP.

Pegawai Pemprov Riau Positif Covid-19, Gubri Belum Berencana Kembali Terapkan Kebijakan WFH

Polisi di Meranti Riau Nyamar Jadi Pembeli, Dihampiri Pria Bawa Sabu, Ternyata Berstatus Mahasiswa

Labor Biomolekuler RSUD Arifin Achmad Riau Hentikan Sementara Pengujian Sampel Swab, Ada Apa?

Aksi yang berlangsung lebih kurang dua jam ini, diisi dengan orasi secara bergantian oleh para mahasiswa.

Dalam orasinya mereka menyatakan kekecewaan terhadap kebijakan Pemkab Bengkalis menghapus dana bantuan pendidikan tahun anggaran 2020 dengan dalih untuk penanganan pandemi Covid-19.

Kebijakan merasionalisasi itu menurut mereka merupakan bentuk kedzoliman terhadap mahasiswa.

"Hari ini kebijakan tidak berpihak kepada kami mahasiswa. Menghapus bantuan pendidikan itu adalah sikap lebih anarkis dan ini sangat dzolim, betul kawan kawan," ujar Mujib, seorang mahasiswa dalam orasinya.

Tidak kunjung ditemui perwakilan Pemkab Bengkalis aksi mahasiswa ini semakin nekat.

Para orator aksi bahkan memanjat pagar kantor Bupati Bengkalis dan melakukan orasi meminta Plh Bupati Bengkalis keluar dan menemui para mahasiswa menjelaskan kebijakannya yang merasionalisasi anggaran bantuan pendidikan ini.

Bahkan masa sempat beberapa kali mengoyang pagar masuk kantor Bupati Bengkalis agar pejabat di sana keluar untuk menemui mereka.

Sekitar dua jam melakukan aksinya perwakilan Plh Bupati Bengkalis menemui mereka dan mengajak perwakilan mahasiswa masuk ke dalam kantor bupati untuk berdiskusi.

Namun massa menolak permintaan perwakilan Pemkab Bengkalis ini.

Massa malah meminta pejabat tersebut untuk duduk bersama dengan mereka di depan pagar kantor Bupati Bengkalis untuk berdiskusi bersama tidak hanya perwakilan saja.

Akhirnya perwakilan Pemkab Bengkalis bersedia menemui massa, dimana diwakili oleh Asisten Pemerintah Bengkalis Bidang Perekonomian dan Pembangunan Heri Indra Putra.

Ditemui pejabat Bengkalis masa menyampaikan pernyataan sikapnya yang langsung dibacakan Koordinator Umum (Kordum) Ampibi Bengkalis Muharimin.

Dalam tuntutannya, massa mendesak Pemkab Bengkalis untuk tidak merasionalisasikan anggaran bantuan pendidikan.

Meminta pemerintah untuk memprioritaskan segala macam bentuk bantuan pendidikan di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan visi Kabupaten Bengkalis sebagai kota pendidikan.

"Terakhir kita meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menambah kuota penerimaan bantuan pendidikan," ungkapnya.

Heri Indra Putra setelah mendengar aspirasi mahasiswa menjelaskan kenapa terjadi rasionalisasi terhadap bantuan pendidikan.

Menurut dia terjadinya rasionalisasi karena adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2020 meminta kepada pemerintah daerah untuk merasionalisasikan anggaran bagi hasil dari pusat sekitar 30 persen.

Kemudian tidak lama berselang kembali keluar surat keputusan bersama (SKB) dari Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Keuangan yang memerintahkan semua daerah harus mengurangi belanja sekurang-kurangnya 50 persen.

"Bantuan pendidikan kepada mahasiswa sebagai bentuk kepedulian daerah terhadap bidang pendidikan, pada tahun 2020 anggaran yang terpangkas tersebut sebesar Rp 6 miliar lebih diposkan di Kesra dan Dinas Pendidikan.”

“ Dampak dari permintaan pemerintah pusat yang meminta kita merasionalisasi sejumlah penggunaan anggaran," ungkapnya.

Mendengar penjelasan Heri Indra Putra ini, mahasiswa belum merasa puas, mereka meminta perwakilan pemerintah untuk mengagendakan pertemuan antara mahasiswa dengan Plh Bupati Bengkalis dalam waktu dekat ini.

Permintaan mahasiswa ini diakomodir oleh Heri Indra Putra, pihaknya akan menyampaikan permintaan mahasiswa ini kepada Plh Bupati Bengkalis.

"Nanti kami akan sampaikan kepada Plh Bupati Bengkalis. Kalau Plh Sepakat jadwalnya akan kita sampaikan kepada adik adik mahasiswa," terangnya.

Mendengar pernyataan ini masa Ampibi kemudian pembubarkan diri secara tertib dari Kantor Bupati Bengkalis.

Par amahasiswa ini berjanji akan kembali datang dengan massa lebih banyak jika permintaan mereka tidak dipenuhi dalam waktu dekat.

( Tribunpekanbaru.com / Muhammad Natsir )

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved