Breaking News:

Diduga Uang Dugaan Korupsi Rp 10,4 M di Kuansing Mengalir untuk Pengesahan APBD dan APBD P 2017

Belakangan mengemuka dugaan aliran dana uang dugaan Tipikor di Setda Kuansing mengalir untuk pengesahaan APBD.

TRIBUN PEKANBARU / PALTI SIAHAAN
Tersangka Dugaan Tipikor Anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kuansing anggaran APBD 2017 dijebloskan ke penjara, Senin sore (20/7/2020) 

TRIBUNPEKANBARU.COM, TELUK KUANTAN - Belakangan mengemuka dugaan aliran dana uang dugaan Tipikor di Setda Kuansing mengalir untuk pengesahaan APBD.

Uang dugaan kasus korupsi pada anggaran di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kuansing anggaran APBD 2017 yang kerugian negara Rp 10,4 Miliar, diduga mengalir untuk pengesahan APBD 2017 dan juga APBD Perubahan 2017.

Kasus dugaan korupsi Rp 10,4 M ini sendiri ditangani Kejaksaan Negeri Kuansing dimana ada lima tersangka dan sudah ditahan.

Dugaan ini dikuatkan dengan adanya dua nama mantan anggota DPRD Kuansing 2014-2019, yakni M dan RA, yang tercatat namanya di surat tanda setoran (STS) pengembalian kerugian negara untuk kasus ini. Keterangan dalam STS tersebut yakni pengesahan APBD 2017.

Dari kerugian negara sebesar Rp 10.462.264.516 tersebut, sudah dikembalikan sebesar Rp 2.951.225.910. Artinya, sisa kerugian negara yang belum dibayarkan sebesar Rp 7.451.038.606.

Pengembalian sebesar Rp 2.951.225.910 inilah yang didalamnya terdapat dua anggota DPRD Kuansing periode 2014-2019, yang saat ini tidak terpilih lagi.

Dua mantan anggota DPRD Kuansing tersebut sudah diperiksa penyidik kejaksaan beberapa bulan lalu. Salah satu materi pemeriksaan yakni terkait nama keduanya dalam STS tersebut.

Seorang jaksa di Kuansing mengatakan, dua eks DPRD Kuansing tersebut membantah melakukan transfer pengembalian kerugian negara seperti yang tercatat dalam STS.

Selain nama dua eks dewan tersebut, nama bupati Kuansing Mursini dan wakilnya Halim juga ada dalam STS dan tentunya nama lainnya.

Kepada penyidik, Mursini dan Halim membantah melakukan transfer serperti tertulis dalam STS tersebut.

Para penyidik menegaskan, pembayaran pengembalian kerugian negara sebesar Rp 2.951.225.910 dilakukan sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK keluar. Artinya, jauh sebelum penyelidikan yang dilakukan Kejari Kuansing.

Rabu pekan lalu (29/7/2020), beredar kabar ketua DPRD Kuansing Andi Putra diperiksa Kejaksaan Kuansing. Terkait hal ini, Kejaksaan sendiri belum bisa diminta keterangan.

Kepala Kejari Kuansing Hadiman SH MH tidak menjawab telepon dan membalas pesan singkat Tribunpekanbaru.com terkait hal ini.

Sedangkan Kasi intel Kejari Kuansing, Kicky Arityanto SH MH hanya menjawab, "Saya kurang tau. Sudah OTW (jalan) ke Pekanbaru," katanya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved