Breaking News:

Berita Riau

Masih Mengacu ke Bengkalis, Belum Ada Tapal Batas Desa yang Definitif di Kepulauan Meranti

Hingga kini, belum ada satu desapun yang dinyatakan definitif secara resmi oleh Pemkab Kepulauan Meranti

Tribun Pekanbaru/Teddy Tarigan
Salah satu sudut Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, hingga kini belum miliki batas antar desa yang definitif 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KEPULAUAN MERANTI - Perbatasan antara desa-desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau ternyata masih menyisakan persoalan.

Hingga kini, belum ada satu desapun yang dinyatakan definitif secara resmi oleh Pemkab Kepulauan Meranti.

Kepala Bidang Perekonomian Sumberdaya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan, Bappeda Kepulauan Meranti, Robert Saputra, Selasa (11/8/2020) mengatakan, bahwa posisi desa-desa yang ada saat ini masih beracuan saat masih menjadi Kabupaten Bengkalis.

"Mayoritas desa kota di Meranti itu terbentuk sebelum Meranti berdiri artinya di bawah tahun 2008 sehingga perdanya menggunakan Perda Bengkalis saat itu," ungkap Robert.

Temui Jalan Buntu, Perundingan Perbatasan China-India, Kritik Terhadap PM Modi Makin Kencang

BOLA LOKAL: Tiga Naga Berupaya Rebut Tuan Rumah Grup 1 Sumatera Liga 2, Koordinasi dengan Dispora

Ketar-ketir, Siapa yang Ikut Terima Imbalan dari Djoko Tjandra Selain Pinangki Diselidiki Kejagung

Selain itu setelah Kepulauan Meranti terbentuk sejumlah desa juga dimekarkan namun batas-batas desa belum ditetapkan secara definitif.

Batas-batas desa yang ada saat ini mayoritas dikatakan Robert kebanyakan berdokumen saat Kepulauan Meranti berstatus Bengkalis.

Namun hal tersebut juga menemui masalah karena banyak dokumen yang sudah hilang dan perda yang digunakan masih zaman Bengkalis.

"Mulai dari perdanya zaman Bengkalis tidak ada, jadi mereka hanya pake estimasi perkiraan mereka sendiri," tutur Robert.

Selain itu dikatakan Robert pihak desa menggunakan peta-peta lama yang dulu digunakan dan saat ini dinilai kurang presisi dalam penentuan batas desa.

Sejumlah permasalahan dikatakan Robert terjadi karena persoalan batas-batas desa ini mulai dari persoalan luas wilayah, status penduduk dan persoalan mendapatkan bantuan seperti dari perusahaan (CSR).

Halaman
123
Penulis: Teddy Tarigan
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved