Breaking News:

Catatan Muhammad Herwan

Balada Jelata Dihantam Corona, Jatuh dan Tertimpa Tangga

Virus Corona membuat rakyat kecil terjepit. Kondisi makin parah ketika penguasa dan negara memberlakukan aturan yang berdampak sanksi bagi mereka

Penulis: aries | Editor: Rinal Maradjo
Tribunpekanbaru.com
Ilustrasi Virus Corona 

Pemerintah harus mengatasi masalah mendasar dan struktural yang menciptakan kerentanan, antara lain dengan memperkuat program pengentasan kemiskinan dan menetapkan cakupan kesehatan universal untuk rakyat berpenghasilan rendah.

Khusus di bidang kesehatan, sistem cakupan kesehatan universal akan memastikan semua orang (terlepas dari status ekonomi mereka) memiliki akses mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tinggi dan perlindungan risiko keuangan.

Pelayanan BPJS yang saat ini dijalankan, tidak memadai untuk disebut cakupan kesehatan universal karena masih mengharuskan orang membayar premi bulanan.

Ini bisa menjadi masalah bagi pekerja informal dan kasual yang sering tidak dapat membayar iuran bulanan mereka secara teratur, sehingga keanggotaan mereka dibatalkan.

Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk menyediakan layanan kesehatan dasar bagi rakyat miskin (pra sejahtera).

Layanan ini harus juga mencakup penyediaan akses mendapatkan edukasi kesehatan, air minum yang aman, sanitasi, nutrisi, imunisasi dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular.

Selain itu, pemerintah harus mengatasi masalah yang lebih mendasar terkait dengan perubahan sifat pekerjaan selama pandemi.

Dengan memperkuat kesejahteraan sosial dan sistem perawatan kesehatan nasional, pemerintah dapat membantu menjaga semua warga tetap sehat secara fisik dan ekonomi, serta melindungi mereka yang rentan selama pandemi Covid -19.

Terhadap setiap tindakan untuk kesehatan rakyat dalam upaya mengurangi berbagai dampak pandemi COVID -19, harus secara serius mempertimbangkan berbagai latar belakang sosial dan ekonomi rakyat.

Hal ini menjadi sangat penting dilakukan untuk memastikan tindakan pencegahan tidak lebih menghukum rakyat yang telah hidup rentan dan sudah terpinggirkan, sebagai contoh adanya penerapan sanksi Perda bagi rakyat yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di ruang publik (keluar rumah),

Tidaklah merupakan solusi efektif dan satu-satunya cara untuk menekan atau mengendalikan penyebaran Covid -19.

Bukankah pada hakikatnya hukum (peraturan) yang dibuat oleh negara adalah untuk melindungi rakyat.

Adalah bijak ketika merumuskan aturan hukum, tidak semata mengedepankan Politik Hukum, Kaedah Hukum dan Praktik Hukum, namun yang utamakan adalah memperhatikan Filsafat Hukum secara lebih komprehensif yakni pertimbangan keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit), sehingga akan mewujudkan perlindungan dan keadilan yang nyata bagi seluruh rakyat.

Sebagaimana Bismar Siregar pernah mengatakan "bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu, hukum hanya sarana, sedangkan tujuan akhirnya adalah keadilan".

Desain hukum yang merupakan upaya penindakan yang adil dan pasti (legal certainty) tidak selamanya harus repfresif, tetapi idealnya lebih mengutamakan preventif yang dapat diimplementasikan dengan cara pendidikan (education), penghargaan (reward) dan penyadaran (conscientisastion), sehingga tujuan akhirnya rakyat menjadi peduli (aware) dan sadar hukum.

Mengulang pernyataan Dahlan Iskan, “melaksanakan ide itu memang sulit, tetapi ada yang lebih sulit lagi, yakni melahirkan kemauan itu”.

Semoga pemimpin Negara dan Negeri ini lebih Arif dan Bijak untuk menangani Pandemi Covid – 19 ini agar kesehatan dan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama,

Pendidikan generasi bangsa dan perekonomian serta aktivitas sosial dapat berlangsung dengan baik.***

-----------

Muhammad Herwan adalah tokoh muda Riau, ia aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi profesi. Lulusan Universitas Riau ini juga jadi Perumus Naskah Awal Visi Riau 2020. 2 dekade silam

Saat ini, Muhammad Herwan juga tercatat sebagai Wakil Sekjen Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dan Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Riau.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved