Breaking News:

Catatan Muhammad Herwan

Balada Jelata Dihantam Corona, Jatuh dan Tertimpa Tangga

Virus Corona membuat rakyat kecil terjepit. Kondisi makin parah ketika penguasa dan negara memberlakukan aturan yang berdampak sanksi bagi mereka

Penulis: aries
Editor: rinalsagita
Tribunpekanbaru.com
Ilustrasi Virus Corona 

Negara ini diberi pujian karena dapat menekan kasus virus Corona COVID -19 meskipun penduduknya lebih padat dibanding Australia dan berada di dekat China.

Fiji dan negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya pada awalnya dipandang sebagai negara yang paling rentan terhadap virus Corona, sebab fasilitas kesehatan yang kurang, sumber daya pun kurang, dan adanya masalah kesehatan yang cukup tinggi seperti diabetes dan penyakit jantung.

Namun, negara-negara di kawasan itu bertindak cepat dan membuat keputusan langsung menutup perbatasan, menutup perdagangan, pariwisata yang menggerakkan ekonomi mereka, untuk melindungi populasi mereka.

Sedangkan di Indonesia, Sumatera Barat adalah daerah yang dinyatakan berhasil menangani pandemi Covid -19 dengan baik, walaupun di awal penyebaran virus corona merupakan daerah dengan kejadian terparah.

Satu di antara kunci keberhasilan Sumatera Barat tersebut terletak pada inovasi metode tes swab (PCR) yang diprakarsai dan dikembangkan oleh DR. dr. Andani Eka Putra, M.Sc.

Seorang pahlawan kemanusiaan yang memiliki semangat militansi dan berjuang ikhlas membantu rakyat.

Sebenarnya juga ada satu metode lagi yang dapat dilakukan, yakni Pool Test System Covid -19, metode yang berasal dari Jerman ini dimodifikasi Hafidz Ary Nurhadi (Master Teknik Elektro ITB),

Ide dasar metode Hafidz adalah “penanganan terbaik Covid -19 adalah semua penduduk di tes swab, tetapi tes jangan dilakukan orang per orang, lakukan tes tersebut per lokasi besar (misalnya per desa atau per kecamatan atau per kabupaten, dst.) lalu per lokasi yang ditetapkan dibagi menjadi wilayah kecil (pool).”
Dahlan Iskan menyatakan; “melaksanakan ide Hafidz ini memang sulit, tetapi ada yang lebih sulit lagi, yakni melahirkan kemauan itu”.

Era New Normal, Negara Harus Tetap Hadir

Dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid -19 ini, semua sektor dan lapangan usaha rakyat terganggu, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan, meningkatnya pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan dan menurunnya derajat kesejahteraan rakyat secara luas.

Di sinilah “Negara perlu dan harus hadir” untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman krisis kesehatan, krisis pendidikan, ancaman krisis ekonomi, dan ancaman krisis kesejahteraan dengan melakukan upaya-upaya luar biasa, kebijakan dan program untuk meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi (terlebih khusus ekonomi rakyat).

Untuk meminimalisir kebijakan diskriminatif terhadap ‘rakyat kecil’ selama pandemi COVID -19.

Pemerintah harus mengatasi masalah mendasar dan struktural yang menciptakan kerentanan, antara lain dengan memperkuat program pengentasan kemiskinan dan menetapkan cakupan kesehatan universal untuk rakyat berpenghasilan rendah.

Khusus di bidang kesehatan, sistem cakupan kesehatan universal akan memastikan semua orang (terlepas dari status ekonomi mereka) memiliki akses mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tinggi dan perlindungan risiko keuangan.

Pelayanan BPJS yang saat ini dijalankan, tidak memadai untuk disebut cakupan kesehatan universal karena masih mengharuskan orang membayar premi bulanan.

Ini bisa menjadi masalah bagi pekerja informal dan kasual yang sering tidak dapat membayar iuran bulanan mereka secara teratur, sehingga keanggotaan mereka dibatalkan.

Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk menyediakan layanan kesehatan dasar bagi rakyat miskin (pra sejahtera).

Layanan ini harus juga mencakup penyediaan akses mendapatkan edukasi kesehatan, air minum yang aman, sanitasi, nutrisi, imunisasi dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular.

Selain itu, pemerintah harus mengatasi masalah yang lebih mendasar terkait dengan perubahan sifat pekerjaan selama pandemi.

Dengan memperkuat kesejahteraan sosial dan sistem perawatan kesehatan nasional, pemerintah dapat membantu menjaga semua warga tetap sehat secara fisik dan ekonomi, serta melindungi mereka yang rentan selama pandemi Covid -19.

Terhadap setiap tindakan untuk kesehatan rakyat dalam upaya mengurangi berbagai dampak pandemi COVID -19, harus secara serius mempertimbangkan berbagai latar belakang sosial dan ekonomi rakyat.

Hal ini menjadi sangat penting dilakukan untuk memastikan tindakan pencegahan tidak lebih menghukum rakyat yang telah hidup rentan dan sudah terpinggirkan, sebagai contoh adanya penerapan sanksi Perda bagi rakyat yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di ruang publik (keluar rumah),

Tidaklah merupakan solusi efektif dan satu-satunya cara untuk menekan atau mengendalikan penyebaran Covid -19.

Bukankah pada hakikatnya hukum (peraturan) yang dibuat oleh negara adalah untuk melindungi rakyat.

Adalah bijak ketika merumuskan aturan hukum, tidak semata mengedepankan Politik Hukum, Kaedah Hukum dan Praktik Hukum, namun yang utamakan adalah memperhatikan Filsafat Hukum secara lebih komprehensif yakni pertimbangan keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit), sehingga akan mewujudkan perlindungan dan keadilan yang nyata bagi seluruh rakyat.

Sebagaimana Bismar Siregar pernah mengatakan "bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu, hukum hanya sarana, sedangkan tujuan akhirnya adalah keadilan".

Desain hukum yang merupakan upaya penindakan yang adil dan pasti (legal certainty) tidak selamanya harus repfresif, tetapi idealnya lebih mengutamakan preventif yang dapat diimplementasikan dengan cara pendidikan (education), penghargaan (reward) dan penyadaran (conscientisastion), sehingga tujuan akhirnya rakyat menjadi peduli (aware) dan sadar hukum.

Mengulang pernyataan Dahlan Iskan, “melaksanakan ide itu memang sulit, tetapi ada yang lebih sulit lagi, yakni melahirkan kemauan itu”.

Semoga pemimpin Negara dan Negeri ini lebih Arif dan Bijak untuk menangani Pandemi Covid – 19 ini agar kesehatan dan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama,

Pendidikan generasi bangsa dan perekonomian serta aktivitas sosial dapat berlangsung dengan baik.***

-----------

Muhammad Herwan adalah tokoh muda Riau, ia aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi profesi. Lulusan Universitas Riau ini juga jadi Perumus Naskah Awal Visi Riau 2020. 2 dekade silam

Saat ini, Muhammad Herwan juga tercatat sebagai Wakil Sekjen Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dan Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Riau.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved