Breaking News:

Pelalawan

PT Serikat Putra Terbukti Cemari Sungai Kerumutan, DLH Pelalawan Espose Uji Pemeriksaan Sampel

Dari lima sampel yang diambil oleh tim DLH Pelalawan bersama masyarakat & perwakilan perusahaan, limbah perusahaan terdeteksi hingga ke aliran sungai

Penulis: johanes
Editor: CandraDani
Istimewa
DLH Pelalawan mengekspos hasil kajian limbah PT Serikat Putra yang mencemari Sungai Kerumutan serta memberikan sanksi ke perusahaan di kantor Camat Bandar Petalangan pada Senin (24/8/2020) lalu. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan Riau telah menuntaskan kajian hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel limbah PT Serikat Putra yang diduga mencemari Sungai Kerumutan pada 27 Juli lalu.

Dari hasil kajian atas lima sampel air limbah yang dianalisa di UPT Laboratorium Kesehatan dan
Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Sungai Kerumutan yang terletak di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan terbukti tercemar limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Serikat Putra.

Dari lima sampel yang diambil oleh tim DLH Pelalawan bersama masyarakat dan perwakilan perusahaan, limbah perusahaan terdeteksi hingga ke aliran sungai. Meski masih berada pada ambang batas baku mutu, namun insiden itu terjadi akibat kelalaian dari pihak perusahaan.

Tunggu Kesimpulan dari PPLHD Riau, DLH Pelalawan Terima Hasil Lab Kebocoran Limbah PT Serikat Putra

Pengambilan sampel air Sungai Kerumutan yang diduga tercemar limbah PT Serikat Putra oleh Tim DLH dan diantarkan ke laboratorium kesehatan di Pekanbaru
Pengambilan sampel air Sungai Kerumutan yang diduga tercemar limbah PT Serikat Putra oleh Tim DLH dan diantarkan ke laboratorium kesehatan di Pekanbaru (istimewa)

"Jadi dari sampel yang ada memang positif tercemar limbah dari perusahaan. Alhasil kita berikan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada PT Serikat Putra," ungkap Kepala Bidang Penaatan dan Pemeliharaan Lingkungan (PPL) DLH Pelalawan, Tohaji, kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (25/8/2020).

Tohaji menjelaskan, hasil kajian itu telah diekspos di Kantor Camat Bandar Petalangan pada Senin (24/8/2020) lalu dengan dihadiri perwakilan masyarakat, aparat pemerintah setempat, serta perwakilan perusahaan yang diwakili manajer PKS PT Serikat Putra Suyitno.

Seluruh sanksi administratif paksaan pemerintah serta tenggang waktu pemenuhan kewajiban atas sanksi tersebut kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit itu telah disampaikan di hadapan forum. Selain itu secara simbolis dokumen tersebut telah diberikan kepada perwakilan Serikat Putra untuk direalisasikan.

VIDEO Bos PT Serikat Putra Langsung Kabur Usai Pertemuan dengan DPRD Pelalawan Terkait Limbah Bocor

"Dalam sanksi itu jelas semuanya diatur. Bahkan ada bunyi jika tidak dilaksanakan hingga bara waktu yang ditentukan, ada sanksi yang lebih berat lagi," tandas Tohaji.

"Perusahaan juga dikenakan denda Rp 140 juta lebih atas pencemaran itu," sambungnya.

Perwakilan masyarakat sebagai pelapor dalam persoalan ini, Saharuddin, memandang sanksi yang diberikan Pemda Pelalawan melalui DLH atas insiden bocornya limbah PKS PT Serikat Putra hingga mencemari Sungai Kerumutan belum sesuai dengan kesalahan yang terjadi.

Menurut pelapor semestinya Pemda membekukan izin PKS perusahaan sebagai efek jera agar tidak terulang lagi dikemudian hari.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved