Ops, Ada Kecemburuan dalam Pemberian Kuota Internet Gratis, Bagaimana Dengan Anak yang Tak Punya HP?

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kebijakan pemerintah yang akan memberikan kuota internet untuk memenuhi butuhan belajar daring mulai munculkan potensi kecemburuan.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) ikut berkomentar terkait rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan memberikan bantuan subsidi kuota kepada siswa hingga dosen selama empat bulan.

Ketua Bidang Publikasi IGI, Abdul Halim menjelaskan, pihaknya berharap bantuan ini dapat diberikan secara merata, termasuk ke sekolah swasta maupun sekolah di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

"Bantuan Kemendikbud ini bisa saja akan jadi kecemburuan dari sekolah atau madrasah di bawah Kemenag."

"Jika mereka tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Sementara mereka sebagai warga negara tentu punya hak yang sama dalam pendidikan," kata Halim kepada Tribunnews, Minggu (30/8/2020).

Halim kemudian juga mengingatkan pemerintah jika tidak semua daerah atau sekolah bisa akses internet.

Termasuk juga adanya siswa yang tidak memiliki handphone.

"Pemerintah juga harus memperhatikan sisi yang ini," tegasnya.

Halim juga memberikan saran atas dua kendala tersebut, pertama untuk daerah yang akses internetnya parah.

Maka ini sangat tergantung kondisi daerah masing-masing siswa berada, mereka menggunakan cara pembelajaran seperti apa selama ini.

"Ada yang pakai modul, ada yang menjalankan guru kunjung. Itu yang juga harus di-support pemerintah.

"Sedangkan siswa yang tak punya HP, harus diberi perangkatnya. Tapi mekanismenya ini susah juga. Selama ini yang jalan adalah donator sosial yang memberi HP pada siswa miskin ini," bebernya.

• Gugurkan Kandungan Dibantu Kekasih, Remaja 17 Tahun Ini Alami Pendarahan dan Dibawa ke Rumah Sakit

Meskipun demikan, Halim tidak memungkiri jika kuota bagi sekolah sangat diperlukan baik siswa maupun tenaga pendidik untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

"Dana BOS nggak bakal kuat untuk menghandel kebutuhan ini," tandasnya.

Bantuan Kuota Kemendikbud