Breaking News:

Pilkada Serentak 2020 di Riau

Bawaslu Komentari Pegawai Honorer Pelalawan Terlibat Deklarasi dan Pendaftaran Bapaslon Pilkada

Dulu seperti itu juga. Makanya sampai sekarang mereka (honorer) masih aman. Tapi kita terus mencari dasar hukumnya untuk itu

internet
Ilustrasi ASN 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pelalawan Riau menerima pengaduan terkait keterlibatan pegawai honorer selama tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Pemilihan Kepala Dinas (Pilkada) Sepanjangan akhir pekan lalu.

Laporan yang diterima Bawaslu menyebutkan banyak pegawai honor terlibat langsung dalam proses pendaftaran maupun deklarasi empat Bapaslon Pilkada sepanjang Jumat (4/9/2020) hingga Minggu (7/9/2020) lalu. Pegawai honor yang ikut kegiatan politik itu, selama ini bertugas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, yang notabenenya digaji oleh negara melalui APBD.

Hari Ini Adi Sukemi-Rais Jalani Cek Kesehatan, KPU Pelalawan Verifikasi Syarat Calon Pilkada

Update Covid-19 di Pelalawan: Positif Tambah 17, Sembuh 10 Orang, Ada 3 Pasien Usia 2 Tahun

Bahkan para pegawai honor itu tak segan-segan memakai atribut Bapaslon yang didukungnya seperti pakaian hingga masker. Hal ini menjadi sorotan bagi masyarakat atas netralitas mereka.

"Kami memang menerima banyak pengaduan terkait pegawai honorer yang terlibat pas pendaftaran dan deklarasi kemarin. Kita sudah pelajari juga," tutur Ketua Bawaslu Pelalawan, Mubrur S.Pi, kepada tribunpekanbaru.com, Rabu (9/9/2020).

Makam Raja - Raja Pelalawan di Istana Sayap Diziarahi Dua Bacalon Bupati, Sejarah Kerajaan Pelalawan

Bertambah 5 Sembuh 2 Orang, Pasien Positif Covid-19 di Pelalawan Mencapai 120 Orang

Mubrur menjelaskan, setelah dilakukan pendalaman dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jelas dilarang berpolitik ada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kemudian pegawai yang berstatus Non ASN yang merujuk pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sementara pegawai honorer tidak disebutkan secara detil salam aturan itu.

Kemudian ketika disinkronkan dengan surat edaran Bupati Pelalawan terkait netralitas pegawai disebutkan PNS dan non PNS. Pegawai non PNS yang dimaksud yakni pegawai P3K dan bukanlah pegawai honorer yang diangkat dengan Surat Keputusan (SK) kepala dinas atau pimpinan OPD tempat honorer itu bekerja.

Video: 350 Personil Satpol PP dan Damkar Pelalawan Jalani Swab Massal, Positif Langsung Isolasi

3 ASN di Pelalawan Terlibat Politik, Bawaslu Laporkan ke KASN

"Edaran dari bupati itu juga mengacu ke UU ASN, Peraturan Pemerintah, dan aturann ainnya. Berarti PNS dan P3K, bukan honorer yang sekarang ini," ungkap Mubrur.

Hingga kini, kata Mubrur, belum ada SE yang jelas-jelas melarang honorer OPD terlibat politik. Selain itu, belum ada juga revisi aturan yang menyebutkan honorer di dinas-dinas harus netral layaknya PNS.

"Dulu seperti itu juga. Makanya sampai sekarang mereka (honorer) masih aman. Tapi kita terus mencari dasar hukumnya untuk itu," bebernya. (Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)

Penulis: johanes
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved