Breaking News:

Berita Riau

Mulai Tahun Depan Dua BLK di Riau Dikelola Pemerintah Pusat, Ini Untungnya Bagi Daerah

Ke depan BLK Pekanbaru ini akan membina BLK milik kabupaten dan kota. Sedangkan BLK di Dumai menjadi pusat inkubasi bisnis.

TribunPekanbaru/TheoRizky
Sejumlah pemuda tengah mengasah keterampilan di tempat Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) atau Balai Latihan Kerja Provinsi Riau, Jalan Terubuk, Pekanbaru, Kamis (6/10/2016). Dengan pembimbing dan ditunjang dengan sarana dan prasarana ditempat tersebut, diharapkan para peserta pelatihan dapat langsung siap menghadapi dunia kerja sesuai dengan kebutuhan pasar atau dunia industri. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Mulai tahun depan, Balai Latihan Kerja (BLK) di Provinsi Riau resmi dikelola pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Ada dua BLK yang dikelola Kemenaker RI. Yakni BLK yang berada di Pekanbaru dan Dumai.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Jonli, Kamis (10/9/2020) mengatakan, dari tiga BLK di Riau dua diantaranya akan dikelola pusat. Sementara BLK di Rokan Hukan tetap dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Alhamdulillah keinginan kita ada kehadiran pemerintah pusat melalui Kementerian Kemenaker di Riau terwujud. Dimana informasi terakhir, Insya Allah Januari 2021 dua BLK Pekanbaru dan Dumai sudah dikelola Kemenaker," kata Jonli.

Masih Berlanjut, Pemprov Riau Usulkan 13 Ribu UMKM Sebagai Penerima Bantuan dari Pemerintah Pusat

Dengan dikelolanya dua BLK di Riau oleh pemerintah pusat, maka BLK di Pekanbaru akan dijadikan BLK Pembina untuk Provinsi Riau. Artinya nanti BLK Pekanbaru ini akan membina BLK milik kabupaten dan kota. Sedangkan BLK di Dumai menjadi pusat inkubasi bisnis.

"Nanti kita akan serahkan aset, SDM, peralatan dan dokumentasi yang ada di dua BLK itu untuk dikelola oleh pemerintah pusat secara penuh," ujarnya.

Rapat Pleno Ranperda RTRW Kabupaten Meranti di Kantor Gubernur Mendadak Dibatalkan, Ini Penyebabnya

Saat disinggung apa keuntungan bagi daerah jika kedua BLK tersebut di kelola oleh pemerintah pusat, Jonli menegaskan, dengan BLK dikelola pusat, maka banyak keuntungan yang diperoleh daerah.

"Kalau kelola pusat tentu anggarannya besar, masuk peralatan canggih, instruktur berkualitas. Kemudian masuk Badan Sertifikasi Nasional (BSN), sehingga setiap pekerja mendapat sertifikat keahlian dari BSN setelah pelatihan," ujarnya.

Selain itu, keuntungan lainnya adalah anak-anak Riau bisa mendapatkan pelatihan sifatnya strategis di BLK tersebut. Dengan begitu, maka ini dapat membantu pemerintah daerah menekan angka pengangguran di Riau.

VIDEO: Warga Riau Tertipu Jual beli Emas Lewat Media Sosial

"Artinya pusat ikut andil menuntaskan tingkat pengangguran di daerah. Peluang-peluang ini yang kita tangkap dengan kehadiran pemerintah pusat di daerah," kata Jonli. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved