Breaking News:

Susul Pekanbaru, Pemkab Inhil Segera Terapkan PSBM

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan segera menyusul Pemko Pekanbaru untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir
Aparat Gabungan menggelar razia masker di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Rabu (16/9/2020).(www.tribunpekanbaru.com/Doddy Vladimir). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan segera menyusul Pemko Pekanbaru untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

Meski tidak separah kabupaten lain yang masuh zona merah.

Namun Pemkab Inhil mengambil langkah cepat untuk mencegah penyebaran Covid-19 di negeri seribu parit tersebut.

"Kemarin saya dapat laporan dari bupati Inhil mereka sedang mempersiapkan itu (PSBM)," kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Rabu (16/9/2020).

Sementara untuk daerah lain di Riau yang sudah zona merah sejauh ini belum ada yang mengusulkan PSBM. Namun pihaknya memastikan, untuk penegakan hukum terkait protokol kesehatan sejauh ini sudah berjalan.

"Tapi nanti kita cek lagi lah, yang jelas, dari kemarin Pak Kapolda sudah menenggakkan yustisi dalam rangka mendisiplinkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan," katanya.

Seperti diketahui, Pemko Pekanbaru secara resmi memberlakukan PSBM di Kecamatan Tampan, Selasa (15/9/2020).

PSBM di kecamatan Tampan ini akan berlangsung selama 14 hari kedepan, hingga tanggal 29 September 2020 mendatang.

Seperti diketahui, Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Riau sudah disahkan, sejak Selasa (8/9/2020) lalu.

Dalam Pergub tersebut diatur secara jelas terkait penegakan hukum yang ditujukan kepada perorangan, pelaku usaha maupun penyedia tempat dan fasilitas umum.

Dalam Pergub tersebut dijelaskan secara rinci soal denda administratif bagi perorangan yang melanggar protokol kesehatan, yakni dikenakan sebesar Rp250.000.

Sedangkan denda administratif bagi pelaku usaha untuk pelanggaran pertama dikenakan denda sebesar Rp1.000.000, untuk pelanggaran kedua dikenakan denda sebesar Rp2.500.000 dan untuk pelanggaran ketiga dikenakan denda sebesar Rp5.000.000 serta penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

"Harus mendisiplinkan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, sering cuci tangan, hindari keramaian, jaga jarak. Inilah yang harus ditekankan kabupaten kota kepada masyarakat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provisi Riau, Mimi Yuliani Nazir.

Mimi mengatakan, saat ini di Provinsi Riau, ada 6 Kabupaten Kota yang masuk dalam zona merah. Setelah terjadinya peningkatan kasus positif setiap harinya.

“Ya ada 6 Kabupaten Kota masuk zona merah dan beresiko tinggi menyebarnya Covid-19, daerah tersebut diantarahya, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, Siak, dan Kampar,” ujarnya. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved