China Lakukan Pelanggaran HAM, Dugaan Genosida Muslim Uighur Mencuat, PBB Diminta Bertindak
China terbukti lakukan pelanggaran HAM berat dengan menlakukan dugaan Genosida ke muslim Uighur.
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - China terbukti lakukan pelanggaran HAM berat dengan menlakukan dugaan Genosida ke muslim Uighur.
Sejumlah organisasi pembela Hak Azasi Manusia (HAM) mengirim surat ke PBB,Selasa, (15/9/2020).
Mereka meminta PBB turun tangan. Mengirim tim penyelidik ke wilayah Xinjiang, China, sebuah wilayah yang dihuni kaum muslim Uighur.
Mereka menyebut telah terjadi kejahatan kemanusiaan dan genosida. Dalam surat itu menyampaikan data ada lebih dari 1 juta orang yang ditahan di kamp-kamp Xinjiang.
Dilansir dari Reuters, (15/9/2020), Kementerian Luar Negeri China tidak segera menanggapi tuduhan tersebut ketika dihubungi Reuters.
Berbeda dari tuduhan para aktivis, China mengatakan kamp tersebut digunakan untuk pendidikan vokasional dan pusat pelatihan.
Kamp tersebut menjadi bagian dari langkah deradikalisasi dan perlawanan terhadap terorisme.
Surat terbuka itu ditandatangani berbagai kelompok, termasuk Proyek Hak Asasi Manusia Uighur yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) dan Genocide Watch.
Mereka meminta Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan penyelidikan.
"Kejahatan, termasuk penahanan secara sewenang-wenang sebanyak 1 sampai 1,8 juta orang di kamp penahanan, progam indoktrinasi politik besar-besaran, penghilangan paksa, penghancuran situs budaya, kerja paksa, angka penahanan di penjara yang tidak proporsional, kampanye dan kebijakan kontrasepsi paksa," demikian bunyi pernyataan dalam surat itu dikutip dari Reuters.
"Tindakan-tindakan ini sudah memenuhi ambang undang-undang genosida, pokok kejahatan internasional menurut Konvensi Genosida, yang melarang 'tindakan pemaksaan dengan maksud mencegah kelahiran' di kelompok etnis atau keagamaan.
Namun, para aktivis mengaku kecewa dengan pidatonya di Dewan Hak Asasi Manusia. Di dewan itu, kata mereka, China tidak pernah menjadi objek resolusi.
"Ucapan Bachelet mengenai China tidak menjelaskan apa pun, tidak ada kabar mengenai kerugiaan kemanusiaan dari pelanggaran hak asasi yang dilakukan China, termasuk terhadap Uighur dan di Hong Kong, tidak juga keprihatinan yang sedang berlangsung mengenai kebebasan berekspresi, penahanan sewenang-wenang, dan tindakan keras terhadap warga sipil," kata Sarah Brooks dari International Service for Human Rights kepada Reuters.
"Malahan, ucapan itu berbicara banyak mengenai posisi biro hak asasi manusia yang lemah terhadap China," kata dia.
