Timor Timur Ternyata Pernah Meminta Bantuan Israel Begitu Lepas dari Indonesia

TRIBUNPEKANBARU.COM - Israel pernah dimintai bantuan oleh Timor Leste usai merdeka melepaskan diri dari Indonesia.

Pada tahun 2011, sebanyak 61 rombongannya yang dipimpin Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta menggelar kunjungan ke Israel.

Di hadapan Presiden Israel Shimon Peres di Belt Hanassi, mereka melakukan pembicaraan tentang kerjasama beberapa bidang.

Mengutip The Jerusalem Post, Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta pernah melakukan kunjungan ke Israel.

"Kami sudah lama ingin datang ke Israel," kata Ramos Horta kepada Presiden Israel Shinmon Peres di Beit Hanassi, pada 2011.

Baik Ramos Horta dan Shimon Peres pernah bertemu di PBB, sebelum Bumi Lorosae mendapatkan kemerdekaannya.

Barulah, setelah merdeka Ramos Horta melakukan kunjungan ke Israel untuk melakukan kerja sama.

Ramos Horta dan 61 rombongannya pada 2011 melakukan perjalanan dari Timor Leste ke Singapura.

Kemudian, dari sana mereka menuju Bangkok untuk memperoleh penerbangan menuju Israel.

Ramos Horta mengatakan, dia sangat terkesan dengan Israel dam orang-orang Yahudi setelah membaca buku tentang Israel dan Yahudi.

Saat remaja tahun 1960-an, Ramos Horta terkesan dengan sejarah dan perjuangan untuk kelangsungan hidup orang-orang Yahudi.

Dia telah melewati banyak penganiayaan, diskriminasi, dan pelecehan yang dialami orang-orang Yahudi.

Ramos Horta juga memuji bagaimana Peres melakukan pencarian permanennya untuk memperoleh perdamaian.

Kedatangan Ramos Horta ke Israel adalah untuk mencari dukungan swasembada pertanian, ketahanan pangan dan keamanan maritim.

Timor Leste memang tidak mengalami ancaman keamanan konvensional, namun mereka harus siap untuk menghadapai pembajakan di laut lepas mereka.

Sementara itu, hubungan itu dianggap sebagai buah persahabatan jalan satu arah yang dilakukan Israel di Timor Lorosae.

Shimon Peres bahkan berjanji, "apa yang bisa kami lakukan untuk Anda, kami akan melakukannya dengan senang hati dan sepenuh hati."

Kemudian, Ramos Horta juga berada di Institute Hubungan Internasional Leonard Davis Universitas Ibrani untuk membicarakan, "pembangunan perdamaian, pembangunan negara dan rekonsiliasi."

Ini dibahas dalam jamuan makan siang di Beit Hanassi, Ramos Horta mengatakan, "Kami telah berdamai dengan semua orang, dan hari ini kami memiliki hubungan teladan dengan Indonesia."

Bahkan dikatakan, Ramos Horta mendapat dukungan dari Indonesia untuk masuk dan bergabung di ASEAN.

Ramos Horta juga mengatakan, "tidak ada jalan pintas menuju perdamaian. Hanya mereka yang memiliki mimpi, visi dan tekad yang mencapai kedamaian."

Kunjungan Ramos Horta juga untuk bertemu dengan petinggi Palestina, pesannya adalah berharap Palestina dan Israel memiliki cara untuk hidup bersama.

Bagi Peres Horta adalah pria pemberani, yang membawa kemerdekaan dan perdamaian negerinya.

• Kisah Jenderal Ahmad Yani Berdebat dengan Pasukan Antek PKI saat Gerakan G30S/PKI

Timor Leste Diprediksi 10 Tahun Lagi Hancur

Meski sudah 20 tahun menjadi negara berdaulat setelah ngotot ingin pisahkan diri dari Indonesia, nyatanya Timor Leste belum bisa bangkit menjadi negara yang lebih baik

Bahkan, Timor Leste berada di ururan ke 152 dari 162 negara yang merupakan tersmikin seperti diungkap UNDP dan Bank Dunia

Bahkan militer negara di bagian timur Pulau Timor itu tidak masuk dalam daftar negara dengan kekuatan militer mumpuni

Lainnya halnya degan Indonesia saat jelang 20 tahun merdeka yang sudah punya kekuatan militer terhebat di Asia sampai mampu mengusir Belanda dari bumi Papua

Kini masalah baru muncul, meskipun punya simpanan di bank luar negeri mencapai ratusan triliun, namun negara Timor Leste diprediksi akan hancur 10 tahun mendatang.

Negara Timor Leste dulunya merupakan bagian dari Indonesia dengan nama Timor Timur.

Namun pada 31 Agustus 1999, Timor Leste mengadakan jajak pendapat atau referendum untuk memilih melepaskan diri atau tetepa bersama Indonesia.

Referendum yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu mengakhiri konflik yang terjadi sebelumnya, serta memberi jalan bagi Timor Leste lepas dari Indonesia.

Timor Leste baru resmi diakui sebagai negara secara internasional 3 tahun setelah pemungutan suara, yaitu pada 2002.

Bertahun-tahun setelah merdeka, Mantan Perdana Menteri Timor Leste , Xanana Gusmao tiba-tiba membeberkan permasalahan pokok negara itu, yakni kemiskinan.

Referendum yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu mengakhiri konflik yang terjadi sebelumnya, serta memberi jalan bagi mereka meraih lepas dari Indonesia.

Timor Leste baru resmi diakui sebagai negara secara internasional 3 tahun setelah pemungutan suara, yaitu pada 2002.

Referendum yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu mengakhiri konflik yang terjadi sebelumnya, serta memberi jalan bagi mereka meraih lepas dari Indonesia.

Timor Leste baru resmi diakui sebagai negara secara internasional 3 tahun setelah pemungutan suara, yaitu pada 2002.

Gusmao mengaku pesimis rakyat Timor Leste akan keluar dari zona krisis kemiskinan.

Gusmao mengungkapkan bahwa Timor Leste memiliki dana abadi dengan nominal ratusan triliunan rupiah.

Dana itu, katanya sekarang tersimpan di Bank New York , Amerika Serikat

Namun, dia mengatakan bahwa, meski dana ratusan triliun rupiah itu cair, 10 tahun mendatang Timor Leste akan menjadi negara yang mati.

Melansir dari The Oekui Post, Rabu (16/9/2020), laporan trimestral dari Banco Central Timor Leste (BCTL), baru-baru ini mengumumkan bahwa, jumlah dana perminyakan Timor Leste yang tersimpan di Bank New York sebesar 18,4 miliyar dolar AS (Rp 273 triliun – kurs Rp 14.840).

Mulai tahun 2021, Pemerintah Timor Leste akan menggunakan uang simpanan itu sebagai kebutuhan belanja negaranya sebesar 1,4 miliyar dolar AS atau Rp 20,77 triliun.

Sehubungan dengan hal itu, banyak orang yang mulai berfikir dan prihatin terhadap keberlanjutan kondisi keuangan Timor Leste.

Sebuah seminar digelar di negara itu untuk mendiskusikan segala prioritas anggaran nasional Timor Leste.

Dalam acara itu, mantan PM dan juga pejabat kharismatik Timor Leste, Xanana Gusmao percaya bahwa, negaranya memiliki uang yang disimpan di Bank New York.

Gusmao juga sangat percaya bahwa, Rancangan Anggaran Negara akan lolos di tingkat parlemen, karena memiliki suara mayoritas.

“Anggaran bisa saja lolos, tetapi prosedurnya yang bermasalah,” katanya.

Ia menambahkan, dana perminyakan masih ada.

Tetapi menurutnya, jikalau pemerintah Taur Matan Ruak memimpin hingga 10 tahun lagi, semua orang akan mati.

• Pihak Lapas Kecolongan? Terpidana Mati, Cai Changpan WNA China Kabur Gali Lobang dengan Alat Ini

Dia mengambil contoh, untuk membayar hotel yang digunakan untuk karantina, bayar catering juga tidak tahu bagaimana cara kelola uang.

Pemeritahan itu juga tutup mata dalam menganggarkan untuk proyek yang bersifat emergensi, seperti pandemi Covid-19.

“Ini artinya, selama 10 tahun mereka tetap memimpin, lebih baik kita lari saja entah kemana. Kalau 10 tahun mereka memimpin, kotamadya jangan disebutkan,” katanya.

Gusmao menyebutkan, hampir dua tahun lebih pemerintahan yang dipimpin PM Taur Matan Ruak tidak memiliki anggaran negara, hingga saat ini.

Sementara itu, PM Taur Matan Ruak mengatakan bahwa, tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan.

“Karena pertama, anggaran negara tidak lolos di Parlemen Nasional, dimana negara terpaksa menggunakan dana duaddecimal,” katanya.

Selain itu, Ruak menyebut Timor Leste dilanda bencana alam pada 13 Maret 2020 dan 22 Mei 2020, yang merusak rumah warga dan fasilitas publik yang mengalami kerugian mencapai 50 juta dolar AS (Rp 742 miliyar).

“Terakhir, timbul Covid-19 yang bukan hanya memberikan pengaruh terhadap layanan kesehatan, tetapi memicu dampak ekonomi dan sosial,” ujarnya.

Bank Dunia Bocorkan Rencana Gila-Gilaan Pembangunan Timor Leste, Mega Proyek Ke-2 Setelah Merdeka

Sejak lepas dari Indonesia dan menjadi sebuah negara merdeka, hingga saat ini, Timor Leste sama sekali belum menunjukkan perekembangan ekonomi yang memuaskan.

Padahal, sejak 21 tahun silam, tepatnya tahun 1999, UNDP sangat berperan dalam melakukan pemulihan pasca negeri itu memilih merdeka dari Indonesia.

Menurut Multidimensi Global (MPI) 2020, Timor Leste masuk dalam indeks negara termiskin di dunia.

Data tersebut dilaporkan PBB oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), menurut HDR UNDP.

PBB menyebutkan, UNDP menjalankan program pembangunan berkelanjutan, dan berfokus menempatkan Timor Leste pada pemerintahan yang demokratis.

Namun, dikatakan pertumbuhan ekonomi Bumi Lorosae cukup lambat.

Dari 162 negara Timor Leste berada di urutan ke-152 negara termiskin di dunia.

Menurut MPI 2020, Timor Leste memiliki angka kemiskinan sebanyak 0,210 atau sekitar 45,8 persen.

Dalam survey tahun 2019, setidaknya ada 559.000 orang yang berada di bawah kemiskinan atau sekitar 45,7 persen.

Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan tahun 2018, yang sebelum berjumlah 581.000 orang.

Terdapat setidaknya 26,1 persen rakyat Timor Leste yang rentan mengalami kemiskinan.

Kemudian, hanya 27,8 persen rakyat Timor Leste yang mendapatkan kesehatan layak menurut data tahun 2019.

Di sektor pendidikan hanya 24,2 persen orang Timor Leste yang berhadil mendapatkannya.

Menyadur dari Tribunnews, meski membuat UNDP kewalahan dalam menangani kemiskinan di Timor Leste, Bank Dunia bocorkan rencana gila-gilaan Bumi Lorosae keluar dari kemiskinan.

Menurut Worldbank.org, 26 November 2019, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman Timor Leste sebesar 59 juta dollar AS (Rp 885 miliar).

Dalam artikel itu, Bank Dunia menyebutnya sebagai Timor Leste: Peningkatan Jalan Besar untuk Meningkatkan Keamanan, Peluang Ekonomi.

Uang itu akan digunakan untuk pembangunan koridor jalan sepanjang 44,3 km dari Gleno ke Hatubuilico.

Biaya itu juga digunakan untuk perbaikan jalan, dan menghubungkan kota-kota di Gleno dan Latefoho ke desa Hatubuilico, rumah wisata kopi paling populer di Timor Leste.

Tahap kedua dari proyek ini akan menghubungkan jalan yang diperbaiki dari Hatubuilico ke koridor jalan Dili-Ainaro yang telah selesai, secara dramatis meningkatkan akses jalan dan keamanan bagi wisatawan, petani dan produsen kopi.

"Ini adalah proyek infrastruktur transportasi utama kedua Bank Dunia di Timor Leste dan proyek besar pertama yang diumumkan sebagai bagian dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara 2020-2024 baru kami" kata Macmillan Anyanwu, Perwakilan Negara untuk Timor Leste.

"Investasi ini akan berdampak positif di banyak sektor, terutama bagi pariwisata dan petani kopi, dan merupakan langkah penting untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan infrastruktur penghubung," katanya.

Proyek tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dibiayai dengan kredit lunak sebesar 59 juta dollar AS dari Asosiasi Pembangunan Internasional Bank Dunia.

Pemerintah Timor Leste juga akan menyumbang 11,8 juta dollar AS, dengan pekerjaan diharapkan akan dimulai pada September 2020 dan aktivitas konstruksi selesai pada Desember 2023.

Sejak tahun 2000, Bank Dunia telah membantu pemerintah Timor Leste untuk membangun kembali infrastruktur nasional, menstabilkan ekonomi dan memperkuat institusi pemerintah.

Pada tahun 2019, Grup Bank Dunia telah menyetujui Kerangka Kerja Kemitraan baru yang mencakup dukungan untuk peningkatan sumber daya manusia, pemberian layanan dan diversifikasi ekonomi, investasi dalam infrastruktur penghubung, dan reformasi dalam manajemen keuangan publik.

* Kata Soeharto Di Tahun 1974, Timor Leste Itu Ibarat Duri Dalam Daging Indonesia, Tidak Layak Merdeka

Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dulu pernah menjadi bagian dari Indonesia. Fakta tentang itu, terjadi antara tahun 1975 hingga 1999.

Bahwa bergabungnya Timor Leste ke Indonesia, terjadi melalui invansi tentara Indonesia terhadap Bumi Lorosae.

Hal tersebut dilakukan setelah Portugis meninggalkan Timor Leste, wilayah jajahannya selama ratusan tahun.

Rupanya bergabungnya Timor Leste dengan Indonesia tidaklah melewati keputusan yang mudah.

Melansir The Strategist (28/1/2020), Australia menjadi negara yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut.

Hal itu diungkapkan dalam buku kebijakan Canberra, dari invasi hingga kemerdekaan, dipamerkan dengan dirilisnya catatan kabinet pemerintahan Howard untuk tahun 1998 dan 1999 oleh National Archives of Australia .

Awal ceritanya adalah di Australia dan bergabungnya Timor Portugis dengan Indonesia tahun 1974–1976.

Merupakan sebuah buku, laporan dan kiriman setebal 900 halaman, yang menunjukkan perdana menteri yang kuat, Gough Whitlam, memaksakan kehendaknya sementara Departemen Luar Negeri menderita dan resah.

Diceritakan bahwa dalam pertemuan dengan Soeharto pada bulan September 1974, Whitlam meninggalkan catatan peringatan yang menyatakan bahwa Timor Timur harus berintegrasi dengan Indonesia.

"Timor Portugis terlalu kecil untuk merdeka. Secara ekonomi tidak layak. Kemerdekaan tidak diinginkan di Indonesia, Australia, dan negara-negara lain di kawasan" ujarnya.

Menurut catatan laporan itu, Whitlam menawarkan dua pemikiran dasar.

Pertama, dia percaya bahwa Timor Portugis harus menjadi bagian dari Indonesia.

Kedua, hal tersebut harus terjadi sesuai dengan keinginan rakyat Timor Portugis yang diungkapkan dengan baik.

Whitlam yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Australia menekankan bahwa ini belum menjadi kebijakan Pemerintah (Australia) tetapi kemungkinan besar akan menjadi seperti itu.

Sementara itu, diungkapkan bahwa Soeharto menjawab dengan pendapat lain.

Menurutnya, Timor Timur bisa menjadi 'duri di mata Australia dan duri di punggung Indonesia'.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Woolcott, menulis bahwa Canberra harus memutuskan antara 'idealisme Wilsonian dan realisme Kissingerian'.

Sementara Duta Besar Australia di Portugal, Frank Cooper, mempertanyakan kerugian akibat mengorbankan Timor Lorosa'e ke Indonesia kepada Australia.

"Pertanyaan yang akan ditanyakan banyak orang bukanlah apakah kita dapat hidup dengannya tetapi apakah kita dapat hidup dengan diri kita sendiri," katanya.

Keinginan Whitlam agar Timor Leste bergabung dengan Indonesia dan tidak berdiri sebagai sebuah negara sendiri bukan tanpa alasan.

Kepala Urusan Luar Negeri, Alan Renouf , menulis bahwa Whitlam mengubah posisi Australia dengan mengadopsi kebijakan dua cabang ketika dua poin tidak dapat didamaikan.

"Whitlam tentu tidak ingin ada lagi negara mini yang dekat dengan Australia di Asia Tenggara atau Pasifik Selatan . Karena itu, dia tidak menginginkan Timor Timur merdeka; merger dengan Indonesia adalah satu-satunya jawaban," ungkapnya.

Sementara itu, sebulan kemudian, mayor jenderal yang bertanggung jawab atas operasi khusus Indonesia menyatakan bahwa sampai kunjungan Whitlam ke Jakarta, mereka masih ragu-ragu tentang Timor.

Namun, dukungan Perdana Menteri Whitlam tentang gagasan penggabungan Timor ke Indonesia telah membantu mereka mengukuhkan pemikiran mereka sendiri dan menjadi sangat yakin akan hal tersebut.

Satu paralel antara era invasi dan kemerdekaan adalah peran perdana menteri Australia yang kuat yang mengubah pemikiran Jakarta tidak sesuai dengan yang dimaksudkan, dikutip dari The Strategist.

Ya, bukan hanya terkait kebijakan Indonesia untuk menginvansi Timor Leste, Australia akhirnya juga terlibat dalam lepasnya Timor Leste dari Indonesia, saat era Perdana Menteri John Howard.

Dari Perdana Menteri Whitlam hingga Howard memiliki persamaan, yaitu kebijakan Australia adalah bahwa Timor Lorosa'e harus menjadi bagian dari Indonesia.

Namun, apa perbedaannya?

Menurut catatan, pada bulan Desember 1998, Howard menulis kepada Presiden Indonesia BJ Habibie, menyarankan Indonesia mempertimbangkan tentang tawaran otonomi kepada Timor Timur.

Menurut Donald Greenlees, surat itu merupakan upaya berisiko tinggi untuk membantu melegitimasi kekuasaan Indonesia.

"Namun itu adalah salah satu intervensi paling menentukan dalam sejarah salah satu hubungan terpenting Australia. Meskipun ada upaya oleh beberapa dari mereka yang terlibat untuk mengklaim secara retrospektif bahwa itu sukses, itu gagal dengan caranya sendiri. Kita tidak boleh melupakan apa yang salah," katanya.

Ketika Habibie menanggapi dengan melakukan sebaliknya, yang akhirnya menjadi pemungutan suara PBB pada tanggal 30 Agustus 1999, Canberra mendapati dirinya menuju krisis karena tujuan strategisnya disulap lalu disesuaikan kembali.

Timor Leste merdeka dari Indonesia tahun 1999, namun secara resmi diakui merdeka pada tahun 2002 setelah memenangka referendum.

Sejak saat itu, Indonesia tidak lagi memiliki campur tangan atas kawasan itu, dan Timor Leste menjadi negara yang berdiri sendiri.

Namun, pada masa awal kemerdekaan yang baru seumur jagung, tepatnya tahun 2006, negara yang belum 5 tahun merdeka itu pernah dilanda krisis hebat.

Melansir Red Pepper, pada April 2006, Dili terbakar setelah 600 tentara berselisih dengan pemerintah Timor Leste.

Krisis tersebut menyebabkan bentrokan antara kepolisian nasional Timor Leste (PNTL) dan pasukan militer (F-FDTL).

Akibatnya, terjadilah kekosongan kekuasaan dan rusaknya hukum hingga ketertiban di seluruh negeri.

Baik PNTL maupun F-FDTL tidak memiliki kepercayaan dari penduduk atau kapasitas untuk memberikan keamanan dan ketertiban yang memadai.

Tuduhan berulang tentang pelecehan seksual, pelanggaran hak asasi manusia, distribusi senjata ilegal, dan keterlibatan dalam perdagangan gelap telah melemahkan kepercayaan publik pada PNTL pada khususnya.

Penyebab utama kiris tersebut adalah konflik antarelemen militer Timor Leste yang disebabkan oleh diskriminasi di dalam tubuh militer.

Dekitar 1.400 prajurit dipecat, atas tuduhan desersi, tindakan diskriminatif ini memicu pemberontakan hebat.

Hal itu berubah menjadi upaya kudeta dan aksi kekerasan di ibu kota Dili, krisis ini bahkan memicu intervensi militer hebat dan mundurnya Perdana Menteri Mari Alkatiri.

Krisis tahun 2006 menunjukkan baik polisi maupun militer tidak netral secara politik, kedua lembaga tersebut terpecah-pecah karena kesetiaan daerah dan politik yang bercampur dalam jajaran.

Dengan runtuhnya sektor keamanan dan hukum dan ketertiban secara umum, pasukan penjaga perdamaian multinasional diminta untuk memulihkan ketertiban pada akhir Mei 2006.

Sejak itu berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mempengaruhi kedua institusi, tetapi membalikkan kerusakan bukanlah suatu tugas sederhana.

Alfredo Reinado, salah satu pemimpin pemberontak, muncul dari krisis 2006 sebagai pemain kunci.

Popularitasnya luar biasa, bahkan setelah memimpin serangan terhadap dua pahlawan (yang masih hidup) dalam perjuangan pembebasan.

BBC memperingatkan 'ada sesuatu yang mengkhawatirkan tentang kesiapan anak muda Timor Leste untuk menyerahkan jubah pahlawan kepada seorang pria seperti Reinado.

Dia dengan tegas mengangkat senjata melawan pemerintah dalam kekacauan Mei 2006 dan menolak untuk tunduk pada mereka.

Reinado tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan kepada Timor Lorosa'e kecuali melanjutkan idealisasi perjuangan bersenjata sebagai alternatif tugas untuk membangun sebuah negara dari yang sangat kecil. '

Krisis terjadi di jalan-jalan Dili seperti halnya di tingkat negara bagian.

Pembangunan bangsa adalah momen yang sangat politis, terutama setelah krisis politik besar, dan politik adalah kunci popularitas Reinado.

Namun untuk memahami daya tarik populernya, fokusnya harus bergeser dari konteks kelembagaan dan ke krisis sosial utama yang telah berlangsung sejak 2006.

Reinando menjadi simbol dari orang-orang Timor Leste yang dirampas haknya, pemuda miskin, veteran, menjadi kunci untuk menyeimbangkan Timor Leste.

Gejolak berhasil diredam oleh Xanana Gusmao setelah meminta bantuan Australia, menangkap Reinado hidup atau mati.

Markasnya diserbu pasukan Australia dengan helikopter dan kendaraan lapis baja, empat anak buahnya tewas.

Reinano sendiri tewas tertembak saat melakukan serangan percobaan pembunuhan Presiden Ramos Horta.

Setelah krisis itu, PBB turun tangan mengatasi masalah di Timor Leste, butuh waktu 6 tahun agar negara itu kondisinya kembali stabil.

( Tribunpekanbaru.com )

Artikel ini telah tayang di pos-kupang.com dengan judul Datangi Israel, Timor Leste Minta Bantuan Israel 3 Hal Ini, Bawa 61 Orang Rombongan, https://kupang.tribunnews.com/2020/09/21/datangi-israel-timor-leste-minta-bantuan-israel-3-hal-ini-bawa-61-orang-rombongan?page=all.

Editor: Bebet I Hidayat