Breaking News:

DIUNGKAP Bareskrim, Detik-detik Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra, Napoleon Minta Bagian Rp 7 M

Inspektur jederal (Irjen) Polisi Napoleon Bonaparte, mantan Kadiv Hubinter Polri diungkap meminta uang Rp 7 miliar.

kompas.tv
Djoko Tjandra 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Inspektur jederal (Irjen) Polisi Napoleon Bonaparte, mantan Kadiv Hubinter Polri diungkap meminta uang Rp 7 miliar.

Hal ini terungkap dalan dalil permohonan praperadilan yang diajukan Irjen Napoleon Bonaparte.

tribunnews
Irjen Pol Napoleon Bonaparte (RMOL.ID)
 

Menurut keterangan Tim hukum Bareskrim Polri, ada permintaan uang sebesar Rp 7 miliar dari Irjen Napoleon Bonaparte kepada Djoko Tjandra lewat orang suruhannya, Tommi Sumardi, untuk keperluan penghapusan red notice.

Kabar Terbaru Kasus Djoko Tjanda, Tersangka Jenderal Napoleon Praperadilankan Bareskrim POLRI

Ups Ketahuan, Jaksa Pinangki Sunat Uang dari Djoko Tjandra untuk Pengacara Anita Kolopaking

Terkuak Fakta Baru, Ada Kode Ngobrol Pinangki & Pengacara Djoko Tjandra, Siapa Bapakmu & Bapakku

"Irjen NP tidak mau menerima uang yang disediakan, dan meminta sebesar Rp 7 miliar," kata salah satu anggota tim hukum Bareskrim Polri dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2020).

Sebelumnya, dalam sidang pada Senin (28/9/2020), Irjen Napoleon Bonaparte dalam permohonannya meminta hakim memerintahkan Polri untuk menghentikan penyidikan perkara, dan mencabut status tersangkanya.

Sebab, Napoleon membantah telah menerima uang 20 ribu dolar AS atau setara Rp 296 juta dari Djoko Tjandra lewat Tommi Sumardi.

Napoleon menyebut, Polri tak punya bukti atas tuduhan itu.

Selain itu, Napoleon malah menyebut penyidik Polri menyita uang tersebut dari tersangka lainnya, yakni Brigjen Prasetijo Utomo, tetapi membebankan pidana terhadapnya.

Menanggapi hal itu, Tim Hukum Polri menyampaikan pembelaannya dan merunut kronologi upaya Napoleon mencabut red notice terpidana Djoko Tjandra.

Tim hukum Bareskrim Polri menyampaikan berdasarkan hasil penyidikan, rencana penghapusan status buronan terhadap Djoko Tjandra sudah dibicarakan sejak Maret 2020.

Halaman
1234
Editor: Muhammad Ridho
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved