DPRD Inhu Riau Tolak Sahkan APBD Perubahan Tahun 2020, Berikut Ini Efeknya

TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hulu (Inhu) menolak mengesahkan APBD Perubahan tahun 2020.

Keputusan itu diambil oleh Ketua DPRD Inhu setelah dilakukan pengambilan suara dari 38 anggota DPRD Inhu yang hadir.

Hasilnya, 26 anggota DPRD Inhu menyatakan menolak mensahkan APBD P Inhu tahun 2020 dan hanya 12 anggota DPRD Inhu yang menyatakan menerima.

Sebelum pengambilan suara tersebut, sempat dilakukan pembacaan keputusan fraksi-fraksi atas pembahasan APBD Perubahan yang dilakukan.

• Bunyi Dentuman Menggelegar Bikin Warga Paris Panik dan Ketakutan, Ternyata Ini Pemicunya

• Azerbaijan Klaim Tewaskan 2 Ribuan Lebih Tentara Armenia, Baku Tembak Masih Terjadi

• Kejari Kampar Lakukan Upaya Diversi pada Perkara Ujaran Kebencian Anak di Bawah Umur

Saat penyampaian tersebut, hanya Fraksi Golkar yang menyatakan menerima pembahasan APBD Perubahan, sementara enam fraksi lainnya menyatakan menolak.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Inhu, Ibrahim Alimin yang dikonfirmasi Tribunpekanbaru.com menjelaskan, sejumlah dampak tidak disahkannnya APBD Perubahan Inhu tahun 2020.

"Ada beberapa kegiatan yang strategis tidak dapat dijalankan, seperti tambahan dana Pilkada untuk Kodim, serta kegiatan pengembangan pasar," kata Ibrahim.

Selain itu, Ibrahim menyampaikan sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun lalu, diketahui Kabupaten Inhu memiliki surplus yang bisa digunakan pada APBDP tahun 2020.

"Apabila tidak ada APBDP maka surplus tersebut tidak bisa di belanjakan untuk kegaiatan yang prioritas, dan akan digunakan untuk APBDP tahun 2021," katanya.

Ibrahim melanjutkan, tidak disahkannya APBD P Inhu tersebut tidak berdampak pada anggaran penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Inhu.