Pemerintah Dinilai Tak Punya Rencana Atasi Covid-19 di Indonesia, "Seakan-akan Tidak Ada Koordinasi"
Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) menilai, pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengatasi pandemi Covid-19.
lihat foto
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo, mengawal penanganan Covid-19 di sembilan provinsi.
"Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Marinves yaitu Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB yaitu Bapak Doni Monardo."
"Untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan pada Menteri Kesehatan yaitu Bapak Terawan."
"Untuk dapat menangani kasus Covid-19 di provinsi-provinsi ini," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).
Kesembilan provinsi tesebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.
Luhut dan Doni diminta agar kasus Covid-19 dapat diturunkan di sembilan provinsi tersebut.
"Selain itu adalah peningkatan angka kesembuhan dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian," jelasnya.
Luhut dan Doni, menurut Wiku, diberi tenggat waktu selama dua minggu untuk melakukan tugas tersebut.
Oleh karena itu, menurut Wiku, sejumlah langkah telah dirancang agar target penanganan Covid-19 tersebut tercapai.
Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat.
Kedua, melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk menindak yang melanggar peraturan.
Juga, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate atau kesembuhan.
"Terakhir yaitu penanganan secara spesifik klaster klaster Covid-19 di setiap provinsi ini."
"jadi penanganannya harus lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut."
"Berarti di kabupaten kota, dan juga di dalam kabupaten kota itu kita akan lihat klaster-klaster yang lebih spesifik ada di mana, dan itu harus ditangani dengan segera," terangnya.
