Breaking News:

Buruh yang Ikut Aksi Siap di PHK: Daripada Nanti Upah Terdegradasi 10 Bulan saat Omnibus Law Berlaku

Risiko PHK karena mogok nasional melanggar Undang-Undang yang ada, itu sudah kita perhitungkan.

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Aliansi Forum Ormas dan Harokah Islam (Formasi) Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/3/2020). Dalam aksinya, mereka menolak secara penuh Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena dinilai beberapa pasalnya menghilangkan hak-hak rakyat, serta mengabaikan banyak aspek dan hal demi mengutamakan kepentingan pengusaha. 

TRIBUNPEKANBARU.COM -  Gelombang penolakan atas disahkannya UU Cipta Kerja terus terjadi.

Kali ini di Bekasi.

Ratusan ribu buruh di Kota/Kabupaten Bekasi disebut menggelar aksi mogok kerja dan unjuk rasa di lingkungan kerjanya masing-masing, Senin (6/10/2020).

Aksi tersebut merespons disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah.

Ketua Pengurus Cabang Federasi Sektor Pekerja, Percetakan Penerbitan Media dan Informatika, (PC FSP PPMI) SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi Heri Sopyan mengatakan, para buruh siap menanggung segala risiko dampak mogok kerja dan unjuk rasa, termasuk terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Tetapi kalau misalkan teman-teman mogok nasional mengalami risikonya banyak..

Kita sudah memprediksikan risiko itu.

Risiko PHK karena mogok nasional melanggar Undang-Undang yang ada, itu sudah kita perhitungkan.

Jadi menurut kami, apa yang sudah ada saat ini kita sudah perhitungkan dan kita sudah bilang ke teman-teman dalam mogok nasional ini ada dampaknya," ujar Heri saat dihubungi, Senin (5/10/2020).

Barbar, Pria Ini Maksa Minta Proyek ke Kepala Dinas, Takut-takuti Kadis PUPR Pakai Ular Piton Besar

Nia Ramadhani Angkat Bicara Soal Gaji Karyawan Perusahaan Keluarga yang Belum Dibayar: Bukan Pribadi

VIRAL VIDEO Detik-detik Pria Ngamuk Bacok Anggota TNI & Polisi, Petugas Lepas Tembakan

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja.(ADITYA PRADANA PUTRA)
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja.(ADITYA PRADANA PUTRA) ()

Meski demikian, ia minta para buruh melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada perusahaan masing-masing sebelum mengambil tindakan mogok kerja.

Halaman
1234
Editor: Firmauli Sihaloho
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved