Breaking News:

Gara-gara Tak Kantongi Izin, Kampanye Paslon Peserta Pilkada Serentak 2020 Dibubarkan Bawaslu

hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Riau, terdapat dua kegiatan kampanye yang dibubarkan Pengawas Pemilu setelah berkordinasi

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Nolpitos Hendri
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Gara-gara Bagikan Jilbab & Masker, Kampanye Paslon Peserta Pilkada Serentak 2020 Dibubarkan Bawaslu 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Riau, terdapat dua kegiatan kampanye yang dibubarkan Pengawas Pemilu setelah berkordinasi dengan Kepolisian setempat.

Pembubaran tersebut terjadi di Kota Dumai dikarenakan pihak penyelenggara kampanye tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP).

Hasil Pengawasan Bawaslu 9 Kabupaten/Kota se-Riau terdapat 449 kali penyelenggaraan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dua kali diantaranya dibubarkan.

"Hasil pengawasan kami di 10 hari kampanye pertama ini, ada 2 kegiatan kampanye di Kota Dumai yang tidak memiliki STTP.

Jajaran kami bersama dengan pihak kepolisian setempat mengambil langkah tegas berupa pembubaran kegiatan," ujar Rusidi Rusdan kepada tribunpekanbaru.com.

Dalam pengawasan kampanye di 10 hari pertama ini lanjut Rusidi, paslon lebih banyak melakukan kampanye dengan pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye dalam bentuk masker, penutup kepala wanita (jilbab), kartu nama, brosur, serta stiker dan lain lain.

Kegiatan ini tersebar di beberapa daerah seperti di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.

"Bahan kampanye yang dibagikan pasangan calon kita lihat ada yang berbentuk jilbab, masker, pakaian, kartu nama dan brosur, dan itu diperbolehkan,"jelas Rusidi Rusdan.

Pada masa pandemi Covid-19 ini penerapan Protokol kesehatan juga merupakan bagian fokus pengawasan Bawaslu.

Catatan Bawaslu, pelanggaran protokol kesehatan terjadi di Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Kepulauan Meranti, namun pengawas yang berada di lapangan segera mengingatkan kepada tim sukses dan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved