Sempat Bentrok dengan Polisi, Mahasiswa yang Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Ditemui Legislator

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ratusan mahasiswa yang berasal dari Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR), Rabu (7/10) gelar unjuk rasa di puntu masuk atau keluar kantor DPRD Riau Jalan Jenderal Sudirman, Pekabaru.

Walaupun diguyur hujan lebat mahasiswa tetap melakukan orasinya dan Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto yang menemui mahasiswa bersama anggota DPRD Riau Tumpal Hutabarak dari Demokrat, ketua fraksi PKB Ade Agus Hartanto ketua fraksi PKS Makarius Anwar, dan ketua fraksi PAN Zulfi Mursal juga rela kehujunan menemui mahasiswa.

Dalam pengawalan ketat pihak kepolisian dan dibatasi pintu pagar mahasiswa melakukan orasinya silih berganti.

Mahasiswa minta Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI dicabut atau dibatalkan.

Kemudian minta Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mendukung dicabut atau dibatalkannya UU Cipta Kerja.

Ketua BEM UIR Novianto mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan Mahasiswa UIR ini adalah sebagai bentuk dukungan mahasiswa kepada buruh dan rakyat.

"UU Ciptaker itu sangat merugikan buruh dan pekerja," ujarnya.

Untuk itu tambah Novianto, mahasiswa minta UU Cipta Kerja itu dicabut atau dibatalkan dan DPRD Riau menyampaikan penolakan atau UU Cipta Kerja.

"Kami akan menunggu Wakil Ketua DPRD Riau yang hanya tinggal satu-satunya unsur pimpinan menyampaikan ke kami mendukung dibatalkannya UU Omnibus Law itu," ucapnya.

Kalau tidak mau tegas Novianto ia bersama teman-temannya akan menunggu di Kantor DPRD Riau sampai besok sampai teman-teman Mahasiswa lainnya dan Buruh datang bergabung. 

Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto yang menemui mahasiswa mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya sangat mendukung aksi yang dilakukan mahasiswa.

Tapi jangan sampai anarkis.

"Kami tidak ingin perjuangan kalian keluar arah, jangan anarkis" ujar Hardianto.
Menurut Hardianto sebagai wakil rakyat pihaknya meyambut baik siapapun yang menyampaikan suaranya di gedung rakyat ini. "Aspirasi mahasiswa kami terima, tapi tidak bisa memberi garansi apapun sebab kewenangan pembentukan UU Ciptaker ini bukan di DPRD. Berbicara omnibus law bukan disini, di gedung kura-kura (gedung DPR RI, "ucap Hardianto wakil rakyat dari Partai Gerindra itu dengan suara lantang lewat pengeras suara. 

Selanjutnya massa aksi juga meminta Hardianto memberi langkah konkret yakni menyatakan penolakannya ke media.

"Kami meminta bapak mengatakan ke media bahwa bapak anggota DPRD Riau, wakil rakyat menolak omnibus law," teriak mahasiswa.