Breaking News:

Demo Tolak UU Cipta Kerja di Riau

Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Rohul Rusuh, Mahasiswa Minta DPRD Sampaikan Petisi Ke Pusat Secepatnya

Massa aksi di Rohul menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU oleh DPR RI dan meminta DPRD Rokan Hulu juga melakukan hal yang sama

Penulis: Syahrul | Editor: CandraDani
Istimewa
Suasana rusuh pada saat aksi massa Tolak Omnibus Law menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Rohul. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PASIRPANGARAIAN - Massa aksi Tolak Omnibus Law Rokan Hulu menyatakan, bahwa elemen mahasiswa, masyarakat dan pemuda yang menggelar aksi massa di Gedung DPRD Rokan Hulu pada Kamis (8/10) menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law menjadi UU beberapa hari lalu.

Penanggungjawab aksi terdiri dari Wiky Yuliandra, Frengky Prayoga dan Husaini membacakan pernyataan sikap dalam aksi tersebut.

"Kami yang tergabung dalam massa aksi menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU oleh DPR RI dan meminta, agar DPRD Rokan Hulu juga melakukan penolakan yang sama," katanya.

Dia melanjutkan, dengan pengesahan tersebut, Negara telah melakukan pengabaian terhadap hak dan aspirasi masyarakat dalam pembentukan aturan tersebut.

Lapor Pak Kapolri! Aparat Main Kasar, Mahasiswa Berlumur Darah Saat Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja

Unjuk Rasa di Jakarta, Gedung Kementerian ESDM Dirusak dan Halte Dibakar, 1000 Orang Ditangkap

Menurut dia, aturan tersebut hanya memuluskan kelompok pengusaha saja.

Namun, pada sisi lain juga meminggirkan kepentingan masyarakat luas.

"RUU ini terkesan sangat dipaksakan untuk disahkan menjadi UU dan berdampak buruk bagi serta berpotensi konflik di tengah masyarakat di kemudian hari," sebutnya.

Oleh sebab tersebut, massa aksi mengumpulkan petisi dan pernyataan sikap yang kemudian diajukan kepada Ketua DPRD Rokan Hulu untuk dapat disampaikan ke DPR RI di Jakarta.

"Kami berharap, pernyataan sikap dan petisi yang kami berikan dapat disampaikan ke Pemerintah Pusat dalam waktu sesingkat-singkatnya," tutupnya. 

Media Asing Beritakan Demo Tolak Cipta Kerja di Indonesia, Libatkan Puluhan Ribu Orang

Mobil Polisi Digulingkan Pendemo, Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja di Depan Gedung DPRD Riau Ricuh

Suasana rusuh pada saat aksi massa Tolak Omnibus Law menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Rohul.
Suasana rusuh pada saat aksi massa Tolak Omnibus Law menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Rohul. (Istimewa)

Ketua DPRD Rohul : Kekhawatiran Masyarakat Terhadap UU Cipta Kerja Berlebihan

Menanggapi aksi massa Tolak Omnibus Law Rokan Hulu di kantornya, Ketua DPRD Rokan Hulu Novliwanda Ade Putra mengatakan, dia sudah mengetahui sebelumnya akan ada aksi massa pada Kamis (8/10).

"Kalau berdasarkan koordinasi dari pihak Kepolisian, kami memang sudah tahu akan ada aksi hari ini. Namun, saya pribadi tidak menyangka jika jumlahnya akan mencapai ratusan orang," kata Wanda.

Video: Petugas Tembakkan Gas Air Mata ke Arah Pandemo di Depan DPRD Riau, Pendemo Makin Beringas

Istana Didemo Ribuan Mahasiswa, Presiden Jokowi Jumpai Pedagang Lontong Sayur di Kalteng

Dilanjutkannya, menurutnya aspirasi yang disampaikan okeh massa aksi yang meminta DPRD Rokan Hulu untuk menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tak dapat dilakukan.

Baik secara personal maupun kelembagaan, hal tersebut tak mungkin untuk dilakukan oleh pihaknya untuk memenuhi permintaan tersebut.

"Kita kan berlembaga dan ada struktur yang mengatur. Maka, untuk melakukan penolakan secara langsung, hal itu tidak mungkin untuk kita lakukan," jelasnya.

"Namun demikian, aspirasi yang disampaikan secara tertulis itu akan kita sampaikan ke DPR RI sebagai lembaga tertinggi yang mengeluarkan produk hukum tersebut," tambahnya.

Tagar #JokowiKabur Trending Topic di Saat Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Istana Negara

Dulu Dipilih Buruh, Kenapa Sekarang Menghindar? Pengamat Pertanyakan Sikap Presiden Jokowi

Di lain sisi, Wanda sebelumnya tak mengira jika aturan yang baru disahkan pada 5 Oktober lalu itu akan berbuah protes hingga ke daerah.

Wanda mengaku, kekhawatiran yang dirasakan masyarakat saat ini adalah berlebihan jika menilik isi UU Cipta Kerja tersebut.

"Misalnya saja masalah upah dan cuti yang dikhawatirkan saat ini. Setelah saya baca secara sekilas, masih ada diatur kok," tambahnya.

Kendati demikian, Wanda mengaku belum membaca secara lebih detail terkait UU Cipta Kerja itu. Dia mengaku, akan segera melakukan pengkajian lebih lanjut.

"Kalau untuk berkomentar bagaimana dampaknya terhadap Rokan Hulu dari segi potensi konflik agraria saya belum berani. Karena, saya sendiri belum membaca lebih dalam dan hal itu juga perlu pengkajian lebih lanjut," kilah Wanda saat ditanyakan masalah dampak aturan itu dari segi Agraria.

Maklum, Rokan Hulu termasuk wilayah yang didominasi oleh sektor perkebunan sebagai penyangga ekonomi daerah. (Tribunpekanbaru.com/Syahrul)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved