Breaking News:

KPK Ingatkan Pemkab Pelalawan Manajemen Aset Daerah, Masih 13 Persen yang Bersertifikat dari 2.248

Lili Pintauli diundang Pemda Pelalawan dalam sosialisasi pencegahan korupsi dalam upaya peningkatan penerimaan daerah

TRIBUNPEKANBARU/JOHANNES TANJUNG
Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar SH MH, saat berkunjung ke Kabupaten Pelalawan pada Kamis (15/10/2020). (Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung) 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan Riau terkait perlunya manajemen aset daerah yang masih rendah pada tahun 2020 ini.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar SH MH, saat berkunjung ke Kabupaten Pelalawan pada Kamis (15/10/2020).

Lili Pintauli diundang Pemda Pelalawan dalam sosialisasi pencegahan korupsi dalam upaya peningkatan penerimaan daerah.

Acara digelar di auditorium lantai lll kantor bupati yang diikuti unsur Forkopimda serta para pejabat struktural Pemkab.

Baca juga: Apa Manfaatnya? Disdukcapil Bengkalis Targetkan 25 Persen Anak Miliki KIA Tahun Ini

Baca juga: Mumpung Lagi Promo, Ayo Menginap di Prime Park Hotel Hanya Rp 350 Ribu, Luncurkan October Save

Baca juga: Hidupkan Dunia Pariwisata, Singapura dan Hongkong Umumkan Segera Luncurkan Kebijakan Travel Bubble

Dalam penjelasannya, Pemkab harus mengatur aset-aset daerah yang tertib dan terdata secara keseluruhan agar tidak ada yang hilang begitu saja.

Berdasarkan data yang dimiliki KPK, Pemda Pelalawan memilik 2.248 aset berupa tanah dan bangunan.

Namun yang memiliki sertifikat masih 306 aset, sedangkan lebihnya sekitar 1.942 lagi belum bersertifikat.

"Artinya baru 13,62 persen saja dari total keseluruhan. Inilah salah satu catatan kami kepada Pemda Pelalawan. Agar pada tahun 2024 mendatang bisa dituntaskan semuanya. Ini berkenaan juga dengan pendapatan daerah," terang Lili Pintauli, dihadapan seluruh pejabat.

Mantan Komisioner LPSK ini menekankan, Pemda harus punya perhatian yang sangat ekstra terhadap sertifikasi aset daerah, karena menyangkut pengamanan aset.

Hal ini untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan atau konflik antara Pemkab dengan orang lain atau pihak ketiga dalam kepemilikan aset tersebut.

Halaman
123
Penulis: johanes
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved