Breaking News:

Jaksa Tuntut Perusahaan Malaysia Rp 4.4 Miliar dalam Kasus Karhutla di Riau, Pengacara Ajukan Pledoi

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan setelah melihat pembuktian selama persidangan serta sidang lapangan atau Pemeriksaan Setempat (PS)

Tribun Pekanbaru/Johanes Wowor Tanjung
Jaksa Tuntut Perusahaan Malaysia Rp 4.4 Miliar dalam Kasus Karhutla di Riau, Pengacara Ajukan Pledoi. Foto: Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan menuntut PT Adei Plantation and Industry dengan total denda Rp 4,4 Miliar dalam perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Persidangan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan, Selasa (20/10/2020). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan menuntut perusahaan Malaysia yakni PT Adei Plantation and Industry dengan total denda Rp 4,4 miliar dalam perkara Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla di Riau pada sidang Selasa (20/10/2020).

Surat tuntutan dibacakan JPU Kejari Pelalawan, Ray Leonard SH, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan.

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Bambang Setyawan SH MH sebagai hakim ketua yang juga Ketua PN Pelalawan, didampingi Rahmat Hidayat Batubara SH MH dan Joko Ciptanto SH MH sebagi hakim anggota.

Terdakwa PT Adei yang diwakili Direktur Goh Keng EE dan didampingi penasihat hukum Muhammad Sempa Kata Sitepu SH MH dan rekannya.

Sidang dilaksanakan di ruang Cakra dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU, setelah sempat tertua satu pekan dari jadwal yang ditetapkan.

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan setelah melihat pembuktian selama persidangan serta sidang lapangan atau Pemeriksaan Setempat (PS), yang terbukti dari dakwaan alternatif yakni dakwan kedua.

PT Adei melanggar pasal 99 ayat 1 junto pasal 116 ayat 1 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

"Setiap orang badan usaha yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan Lingkungan hidup, dipidana.

PT Adei sebagai badan hukum bisa dimintai pertanggungjawabannya secara hukum," beber Jaksa Ray Leonard.

Untuk itu, JPU menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa PT Adei yang diwakili kuasa Direktur Goh Keng EE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Halaman
123
Penulis: johanes
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved