Breaking News:

Riau Masuk Provinsi "Langganan" Korupsi, KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah, Kasus Suap Mendominasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan calon Kepala Daerah untuk berintegritas dan tidak korupsi.

Penulis: Ilham Yafiz | Editor: Ilham Yafiz
akun youtube @KPK RI
Potongan webinar KPK 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengingatkan calon Kepala Daerah untuk berintegritas dan tidak korupsi.

Terungkap hampir seluruh provinsi telah tersangkut kasus Tindak Pidana Korupsi.

Total ada 26 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia yang terjerat tindak pidana korupsi.

Data ini terungkap dalam Program Pilkada Berintegritas dengan menyelenggarakan Webinar Pembekalan Nasional bagi Calon Kepala Daerah dan Penyelenggara Pilkada.

Tema webinar Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas ini diikuti oleh 736 pasangan calon (paslon) kepala daerah di 270 daerah peserta pilkada yang meliputi 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten, pada hari ini Selasa 20 Oktober 2020 pukul 09.00 – 13.30 WIB.

Empat orang narasumber, yaitu Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Abhan, dan Pelaksana Harian KPU Ilham Saputra memberikan materi tentang nilai-nilai integritas, potensi korupsi pada pilkada, mewujudkan good governance dan membangun tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan transparan.

"Dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah itu pernah terlibat korupsi, ini memprihatinkan," kata Firli

Baca juga:

Penyidik Tunggu Hasil Penghitungan Kerugian Negara, Dugaan Korupsi Dana BOK di Puskesmas Kampar

Pemprov Riau Belum Berencana Aktifkan Kembali Pos Pemeriksaan di Perbatasan, Ini Alasannya

Kronologi Baku Tembak di Pegunungan Bintang, Papua, Tiga Prajurit TNI Kena Tembakan Saat Patroli

Lebih lanjut Firli menjelaskan, kasus korupsi paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 101 kasus, disusul Jawa Timur (93 kasus), Sumatera Utara (73), Riau dan Kepualauan Riau (64), kemudian DKI Jakarta (61).

Sementara, jika ditinjau dari masing-masing kasus, Firli menyebut kasus suap merupakan yang terbanyak ditangani oleh KPK sejak 2004-2020 dengan jumlah kasus sebanyak 704 kasus Selain kasus suap, kasus-kasus lain yang paling banyak ditangani KPK adalah pengadaan abrang dan jasa (224 kasus), penyalahgunaan anggaran (48), dan tindak pidana pencucian uang (36).

Setelah pembekalan nasional, KPK akan melanjutkan pembekalan untuk penyelenggara, peserta dan pemilih pilkada di tingkat regional yang meliputi 9 provinsi untuk mensosialisasikan nilai-nilai integritas pada proses pilkada.

Pembekalan regional pertama akan diselenggarakan di Kota Palangkaraya pada 22 Oktober 2020 untuk empat daerah peserta pilkada, meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Banten.

Melalui rangkaian kegiatan pembekalan dan webinar tersebut, KPK berharap dapat memberikan pemahaman kepada calon kepala daerah dan penyelenggara dalam memahami modus-modus korupsi dalam penyelenggaraan pilkada dan cara menanganinya.

Selain itu, setelah terpilih diharapkan calon kepala daerah memahami bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Bagi masyarakat pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara jujur.

Baca juga: Biadab! 11 Pria Gilir 2 Gadis Belia di Pondok Sungai Kecil, Tersangka Terancam 15 Tahun Penjara

Baca juga: Rumah Milik Janda Beranak 4 Terbakar Saat Penghuni Tertidur Lelap, Bangunan Rata denagn Tanah

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved