Breaking News:

Catatan Muhammad Herwan

Demonstrasi dan Demokrasi Indonesia

demonstrasi kembali marak pada tiga minggu terakhir, sejak 5 Oktober DPR RI mensahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU

Editor: rinalsagita
T R IBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Petugas kepolisian berpakaian preman mengamankan pengunjuk rasa saat aksi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan Gedung DPRD Sumut, Medan, Kamis (8/10/2020). Aksi demontrasi dari berbagai lembaga di Medan tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian. 

Setelah sempat “jeda’ dan “puasa”, demonstrasi kembali marak pada tiga minggu terakhir, sejak 5 Oktober DPR RI mensahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU dalam rapat Paripurna yang kontroversial dan “extraordinary”.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja yangs sebelumnya diberi nama RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (oleh publik disingkat menjadi Cilaka),

Sejak awal dimunculkan dalam Daftar Prolegnas, sudah banyak penolakan, terutama dari kalangan serikat perkerja/buruh.

UU Omnibus Law Cipta Kerja, dinilai dan pahami sebagian besar rakyat penuh dengan kontroversi, mulai dari proses penetapannya yang oleh pakar Hukum Tata Negara maupun pakar politik dan pemerintahan menyatakan “Cacat Prosedural dan Cacat Formil” sampai pada substansi materi yang terkandung pada klausul-klausul UU tersebut, bahkan terjadi polemik setelah muncul dan beredar ke publik 4 versi draft RUU Omnibus Law yang rakyat tidak tahu persis mana yang benar dari berbagai versi draft tersebut.

Para pakar dari berbagai disiplin ilmu dan kompetensi, setidaknya secara umum menyimpulkan bahwa Prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak sejalan dengan tatacara atau mekanisme UU RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terdapat penyimpangan azas hukum hukum “lex superior derogat legi inferiori”.,
substansi materi UU Omnibus Law Cipta Kerja telah merampas hak asasi rakyat (antara lain terkait dengan hak-hak agraria dan hak atas persamaan di depan hukum),

Mereduksi otonomi daerah dan spirit reformasi kembali ke sistem sentralistik, kewenangan perizinan SDA yang sejak otonomi diberikan ke daerah kembali di tarik dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,

Hal ini tentunya akan berdampak pada daerah dan menimbulkan ketimpangan keuangan pusat dan daerah.

Belum lagi terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dalam konteks penguasaan lahan maupun pelestarian lingkungan hidup serta substansi materi lainnya,

tersebab UU Omnibus Law ini sebagaimana pernyataan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut bahwa UU Omnibus Law menyelaraskan 79 UU dan terdapat 11 (sebelas) klaster yang masuk dalam undang-undang ini,

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved