Breaking News:

Catatan Muhammad Herwan

Demonstrasi dan Demokrasi Indonesia

demonstrasi kembali marak pada tiga minggu terakhir, sejak 5 Oktober DPR RI mensahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU

Editor: rinalsagita
T R IBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Petugas kepolisian berpakaian preman mengamankan pengunjuk rasa saat aksi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan Gedung DPRD Sumut, Medan, Kamis (8/10/2020). Aksi demontrasi dari berbagai lembaga di Medan tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian. 

Antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus.

Perspektif Hukum Demonstrasi

Fenomena demonstrasi atau aksi unjuk rasa pada negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, seharusnya bukan saja dipandang sebagai ekspresi yang wajar dari dan oleh rakyat,

Melainkan juga sebagai indikator penerapan “prinsip demokrasi” dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik, khususnya pada masyarakat yang sedang berubah.

Dalam perspektif sosiologi, unjuk rasa merupakan bagian yang lumrah dari dinamika masyarakat yang sedang berubah (changing society).

Dapat dikatakan bahwa “aksi unjuk rasa” merupakan instrumen atau cara (”means”) anggota atau sekelompok masyarakat untuk menunjukkan atau menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu pandangan, pemikiran, sikap atau tindakan tertentu anggota atau kelompok masyarakat lain.

Aksi unjuk rasa juga merupakan instrumen penting bagi masyarakat dalam menyalurkan kepeduliannya terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional, terutama pada saat hasil dan proses pembangunan dinilai tidak sejalan dengan amanat konstitusi.

“Budaya aksi unjuk rasa” bukan saja telah dikenal masyarakat Indonesia pada jaman pra-demokrasi, jauh sebelum kemerdekaan, melainkan juga telah dipraktikkan secara arif dan santun.

Aksi unjuk rasa pada jaman pra-demokrasi secara sengaja telah dilembagakan bukan saja sebagai mekanisme kontrol oleh masyarakat atau ”check and balances” terhadap kebijakan pemerintah (kerajaan),

Melainkan juga sebagai bagian dari penguatan moral bersama (”collective moral obligation”) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kehormatan (pemerintahan) raja.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved