Breaking News:

Gara-gara Rapid Test, Warga Enggan Jadi KPPS, Ini Jelas Komisioner KPU Riau dalam Wawancara Khusus

Perekrutan disaat wabah Covid-19 ini, anggota KPPS harus bebas dari Covid-19, ini dibuktikan dengan rapid test terhadap anggota KPPS," ujar Komisioner

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Nolpitos Hendri
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Gara-gara Rapid Test, Warga Enggan Jadi KPPS, Ini Jelas Komisioner KPU Riau dalam Wawancara Khusus 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - HARI pemungutan suara atau pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 di sembilan kabupaten dan kota di Riau tanggal 9 Desember 2020 makin dekat.

Tahapan demi tahapan terus dijalankan penyelenggara dan pengawas Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda melemah.

Selain Pandemi Covid-19, sejumlah kendala yang akan erat kaitannya dengan teknis pemilihan nanti juga masih merintang.

Di antaranya kendala perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di sejumlah daerah.

Masyarakat enggan mendaftar sebagai anggota KPPS, di antara alasannya karena wajib menjalani rapid test.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau sesuai fungsinya terus melakukan evaluasi, monitoring dan asistensi ke KPU di daerah agar prosedur dan kuota KPPS memenuhi syarat.

"Perekrutan disaat wabah Covid-19 ini, anggota KPPS harus bebas dari Covid-19, ini dibuktikan dengan rapid test terhadap anggota KPPS," ujar Komisioner KPU Riau Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Nugroho Noto Susanto dalam bincang 'Ngopi' konten video digital Tribun Pekanbaru yang tayang di kanal YouTube Tribun Pekanbaru Official pada Jumat (23/10/2020).

Berikut selengkapnya wawancara khusus Tribun dengan Komisioner KPU Riau yang akrab disapa Nugie ini :

Tribun : Apa fokus kegiatan KPU Riau saat ini menjelang Pilkada di sembilan daerah nanti?

Nugroho : Saat ini KPU Riau sedang giat-giatnya menyukseskan tahapan yang sedang berjalan.

Khususnya di sembilan daerah di Riau yang akan menggelar Pilkada.

Tahapan yang sedang berjalan saat ini di antaranya kampanye, selama 71 hari, melibatkan banyak orang. Ada paslon, tim sukses, relawan, tentu saja Bawaslu mengawasi secara melekat.

Bersamaan dengan tahapan kampanye, sekarang juga menyiapkan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS).

Kemudian juga tengah menyiapkan logistik seperti surat suara.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved