Breaking News:

Gara-gara Rapid Test, Warga Enggan Jadi KPPS, Ini Jelas Komisioner KPU Riau dalam Wawancara Khusus

Perekrutan disaat wabah Covid-19 ini, anggota KPPS harus bebas dari Covid-19, ini dibuktikan dengan rapid test terhadap anggota KPPS," ujar Komisioner

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Nolpitos Hendri
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Gara-gara Rapid Test, Warga Enggan Jadi KPPS, Ini Jelas Komisioner KPU Riau dalam Wawancara Khusus 

Tapi konsentrasi utama saat ini kampanye Paslon.

Tribun : Informasinya perekrutan KPPS ada kendala, bisa ceritakan?

Nugroho : Ya, saat ini ada sejumlah daerah harus melakukan perpanjangan perekrutan KPPS karena minimnya peminat dan itu dibolehkan karena kuota tak terpenuhi.

Di antara faktor penyebab kuota tak terpenuhi itu memang adanya kekhawatiran masyarakat karena harus di rapid test.

Tapi kita optimis kuota bisa terpenuhi karena dalam regulasi sudah di atur solusinya.

Jika perpanjangan waktu perekrutan tidak mendapatkan KPPS, maka jalur yang ditempuh adalah bekerjasama dengan lembaga profesi, bisa profesional dari bidang pendidikan, kesehatan, termasuk media.

Tribun : Daftar Pemilih Tetap sudah ada, bagaimana dengan masyarakat yang tak terdaftar?

Nugroho : Ini selalu menjadi persoalan klasik, ada masyarakat yang hendak menggunakan hak suaranya namun tidak terdaftar karena saat didatangi petugas saat coklit tidak berada di tempat.

Untuk mengakomodir pemilih yang belum terdaftar di DPT tersebut, KPU akan tetap melayani masyarakat yang memiliki KTP dan datang ke TPS saat hari pencoblosan nanti serta mendaftar sebagai DPT Tambahan.

Memang dalam setiap pemilihan selalu ada kelebihan kertas suara di TPS dengan jumlah yang ditentukan, maka yang tidak masuk DPT bisa memanfaatkan itu, selagi surat suara tersedia.

Tribun :  KPU Riau dengan fungsinya sebagai supervisi, monitoring dan asistensi, sudah melihat potensi kerawanan Pilkada?

Nugroho : Potensi persoalan hampir sama dan bisa terjadi di setiap daerah.

Dari sisi aspek kerawanan pemilihan ada dua, pertama politik uang dan kedua materi kampanye yang mengandung unsur Sara dan hoax.

Tapi teman-teman dari Bawaslu dan Kepolisian tentu akan punya kewenangan, bagaimana mengidentifikasi dan mengawasi, bahkan sampai menindak jika terjadi pelanggaran.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved