Breaking News:

Gara-gara Rapid Test, Warga Enggan Jadi KPPS, Ini Jelas Komisioner KPU Riau dalam Wawancara Khusus

Perekrutan disaat wabah Covid-19 ini, anggota KPPS harus bebas dari Covid-19, ini dibuktikan dengan rapid test terhadap anggota KPPS," ujar Komisioner

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Nolpitos Hendri
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Gara-gara Rapid Test, Warga Enggan Jadi KPPS, Ini Jelas Komisioner KPU Riau dalam Wawancara Khusus 

Mengapa kami khawatir, dalam kondisi normal saja politik uang sulit diidentifikasi apalagi dengan keterbatasan di saat Pandemi Covid.

Mengenai hoax dan Sara, kami selalu mengimbau jangan sampai menghina entitas lain, gantilah dengan substansi kampanye yang jelas visi dan misi dari para Paslon.

Tribun : Apakah nanti tetap akan ada debat kandidat paslon?

Nugroho : Dalam kurun waktu 71 hari tahapan kampanye, mulai 26 September sampai 5 Desember boleh dimanfaatkan waktunya untuk debat kandidat.

Biasanya debat kandidat di gelar di akhir masa kampanye.

Kami dari KPU Riau menyarankan, sebaiknya debat kandidat digelar tidak dipenghujung waktu tahapan kampanye.

Sebab dalam aturan sekarang, Paslon bisa saja menolak ikut debat dengan syarat diumumkan terbuka di media massa oleh KPU.

Kemudian, iklan kampanye yang difasilitasi KPU di media massa tidak ditayangkan jika menolak debat kandidat.

Tribun : Politik uang sepertinya masih akan ada, tanggapan Anda?

Nugroho : Kami menyampaikan politik uang sanksinya berat.

Dalam konteks pilkada, pemberi dan penerima dikenakan sanksi pidana.

Sangat disayangkan nanti jika ada masyarakat yang gara-gara uang Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu, harus berurusan dengan hukum.

Kita berharap media ikut membantu mensosialisasikan aturan pasal-pasal pidana yang mengatur politik uang.

Ini bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved